KALTIMPOST.ID, SENDAWAR - Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mengendalikan penyakit AIDS, Tuberkulosis (TBC), dan Malaria (ATM). Langkah ini ditegaskan dalam Pertemuan Penguatan Forum Kemitraan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Non-Dinas Kesehatan yang digelar di Ruang Rapat II Kantor Bappeda Litbang Kutai Barat, Rabu (16/9/2026).
Baca Juga: Kemenkes-UNICEF Tinjau Penanganan Gizi di Puskesmas Harapan Baru
Mewakili Bupati Kutai Barat Frederick Edwin, Asisten I Setda Kubar Nopandel membuka acara sekaligus membacakan sambutan tertulis bupati. Ia menekankan bahwa penanganan ATM tidak bisa hanya mengandalkan sektor kesehatan semata, melainkan butuh keterlibatan perangkat daerah, pemerintah kampung, dunia usaha, hingga organisasi masyarakat.
"Pencegahan dan pengendalian AIDS, TBC, dan malaria tidak dapat dipandang semata-mata sebagai tugas sektor kesehatan. Penanganannya membutuhkan keterlibatan lintas sektor agar berjalan terpadu, mulai dari kebijakan, kelembagaan, hingga penganggaran,” ujar Nopandel.
Baca Juga: Krisis Air Bersih Akibat Kemarau dan Intrusi Mahakam, BPBD Samarinda Salurkan 880 Ribu Liter Air
Data daerah menunjukkan kasus ATM masih ditemukan di Kutai Barat dalam beberapa tahun terakhir. Meski beberapa indikator memperlihatkan penurunan, kewaspadaan tetap diperlukan karena potensi adanya kasus yang belum terdeteksi atau terlaporkan di lapangan.
Penguatan deteksi dini, pendampingan, dan penanganan bersama menjadi krusial demi mengejar target eliminasi ATM pada 2030. Untuk mencapai target tersebut, Pemkab Kutai Barat mendorong sejumlah komitmen bersama.
Di antaranya, memperkuat penganggaran menuju Ending ATM 2030 dengan mengandeng pemerintah kampung/kelurahan, Baznas, dana CSR perusahaan, serta OPD non-kesehatan. Selain itu, kelembagaan forum kemitraan daerah akan direvitalisasi melalui Surat Keputusan Bupati, disertai penyusunan kesepakatan tertulis yang diimplementasikan dari tingkat kabupaten hingga kampung.
Baca Juga: Antisipasi Pengetap, 8 Stasiun Pengisian BBM di Sangatta Diawasi Polisi
Sejalan dengan hal tersebut, Program Coordinator RSSH-ATM Provinsi Kalimantan Timur, Mardiana, menegaskan pentingnya peran OPD non-kesehatan dan komunitas warga. Belajar dari pengalaman penanganan pandemi, persoalan kesehatan terbukti jauh lebih efektif diselesaikan saat semua pihak bergerak bersama.
Ia juga menyoroti penanganan TBC yang masih memerlukan perhatian khusus, terutama dalam memperkuat penemuan kasus di tengah masyarakat.
Melalui penguatan forum kemitraan ini, Pemkab Kutai Barat berharap komitmen yang disepakati dapat langsung diterjemahkan menjadi aksi nyata dan evaluasi berkala hingga ke tingkat kampung. (*)
Editor : Sukri Sikki