KALTIMPOST.ID, SAMARINDA — Pemkab Kubar menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti arahan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Investasi (RIRU) se-Kalimantan Timur 2026.
Sekretaris Daerah Kutai Barat, Erik Victory, yang hadir mewakili Bupati Kutai Barat dalam forum di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim pada Rabu (16/9/2026), menegaskan bahwa Pemkab Kubar akan berfokus pada empat aspek krusial demi menciptakan iklim investasi yang kondusif.
"Sebagai tindak lanjut konkret dari forum ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat akan bergerak cepat. Langkah utama mencakup percepatan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan prioritas penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di wilayah berpotensi investasi," ujar Erik.
Baca Juga: Dinas Ketahanan Pangan Kubar Latih Warga Olah Ubi Ungu Jadi Produk Bernilai Jual
Selain perbaikan tata ruang, Pemkab Kubar menjamin kepastian ketersediaan lahan status clear and clean guna meminimalisasi potensi sengketa maupun hambatan perizinan. Validasi serta penyempurnaan data proyek investasi yang siap ditawarkan kepada calon investor juga terus dipatutkan.
Erik menambahkan, penarikan investasi di Kutai Barat tidak sebatas mengejar target angka nominal, melainkan harus memberi dampak riil bagi ekonomi warga.
"Harapan kami, sinergi ini dapat merealisasikan investasi yang mampu membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat Kutai Barat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan," tegasnya.
Dalam forum yang dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji tersebut, pentingnya kepastian bagi para pemodal menjadi sorotan utama. Seno Aji mengingatkan bahwa daya tarik investasi tidak hanya bertumpu pada insentif fiskal semata.
Baca Juga: Asap Pekat Terperangkap, Udara Samarinda Masuk Kategori Tidak Sehat
"Investor membutuhkan kepastian hukum, ketersediaan lahan, serta dukungan infrastruktur dasar. Keberhasilan kita diukur dari dampak nyata terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," tutur Wagub Kaltim.
Sinergi kuat antara pusat dan daerah juga diamini oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim, Jajang Hermawan. Ia menekankan bahwa forum ini didesain agar proyek prioritas strategis daerah tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi dapat segera tereksekusi.
Selain membahas kesiapan tata ruang dan tata kelola digitalisasi keuangan, pertemuan yang dihadiri unsur pemda, otoritas perbankan, serta jasa keuangan ini mendorong transformasi investasi.
Kaltim mulai mengarahkan fokus dari ketergantungan pada sektor ekstraktif menuju hilirisasi industri, pengembangan energi terbarukan, serta penguatan akses pembiayaan bagi UMKM. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo