SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) menegaskan pentingnya kemitraan dengan institusi keagamaan dalam pembangunan daerah. Pemerintah dan gereja diposisikan sebagai mitra strategis yang saling mendukung, bukan dalam hubungan struktural antara pimpinan dan bawahan.
Hal tersebut disampaikan dalam Persidangan Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Wilayah Kalimantan Timur 2026 di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Barong Tongkok, Selasa (29/9/2026).
Persidangan mengangkat tema tentang kehidupan sebagai terang yang membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kegiatan juga membawa subtema mewujudkan masyarakat majemuk yang Pancasilais serta berdamai dengan segenap ciptaan.
Mewakili Pemkab Kubar, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disdagkop UKM) Kubar Uji Rinjani mengatakan, keberagaman agama dan adat di Kubar membutuhkan kolaborasi dari berbagai unsur masyarakat.
Menurut dia, pemerintah dan PGI memiliki ruang kontribusi yang setara dalam mendukung pembangunan daerah. Pemerintah menjalankan peran sesuai kewenangannya, sementara institusi keagamaan turut berkontribusi melalui pelayanan sosial dan penguatan nilai kebersamaan di tengah masyarakat.
Baca Juga: Mandor Konstruksi Kubar Digembleng Sertifikasi dan Standar Keselamatan Ketat
"Pemerintah menyadari bahwa pembangunan daerah tidak akan berjalan maksimal jika hanya mengandalkan birokrasi semata, melainkan membutuhkan ruang sosial, pelayanan, dan penguatan nilai kebersamaan yang turut digerakkan oleh gereja," ungkapnya.
Uji menambahkan, gereja juga dipandang sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga harmoni sosial dan kerukunan masyarakat. Kemitraan tersebut diharapkan dapat memperkuat komunikasi lintas sektor sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan di daerah.
Melalui momentum persidangan tersebut, Pemkab Kubar berharap koordinasi antara pemerintah, organisasi keagamaan, dan berbagai elemen masyarakat semakin kuat. Sinergi tersebut diarahkan untuk menjaga keberagaman serta menciptakan kondisi daerah yang aman dan kondusif.
Dengan kolaborasi berbagai pihak, pemerintah berharap pembangunan tidak hanya berorientasi pada aspek fisik, tetapi juga berjalan beriringan dengan penguatan kehidupan sosial dan kerukunan masyarakat.
Editor : Muhammad Ridhuan