KALTIMPOST.ID, SENDAWAR — Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) mendorong penguatan sinergi antara Petinggi (kepala kampung) dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kampung. Hal ini dinilai penting karena aparatur kampung merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
Penegasan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Kampung se-Kabupaten Kutai Barat Tahun 2026, Senin (9/11/2026).
Dalam arahannya, Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menekankan bahwa efektivitas pembangunan kampung sangat bergantung pada keharmonisan hubungan kerja antara Petinggi dan BPK. Keduanya harus menjalankan fungsi masing-masing secara optimal.
Baca Juga: Operasi Karhutla di Kalimantan Diwarnai 2 Kecelakaan Helikopter, Ada Apa?
Meski dinamika dan perbedaan pandangan kerap terjadi di tingkat kampung, seluruh persoalan diharapkan dapat diselesaikan melalui musyawarah dan komunikasi yang baik. Penyelesaiannya juga harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
Untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, Pemkab Kubar menetapkan tiga fokus utama yang harus menjadi perhatian seluruh aparatur kampung.
Pertama, penyelarasan koordinasi. Petinggi dan BPK diminta memahami batasan tugas serta tanggung jawab masing-masing agar tidak terjadi gesekan yang berpotensi menghambat program pembangunan.
Baca Juga: Operasi Karhutla di Kalimantan Diwarnai 2 Kecelakaan Helikopter, Ada Apa?
Kedua, akuntabilitas keuangan. Pengelolaan anggaran dan program kampung harus dilakukan secara transparan, tertib, dan akuntabel. Setiap alokasi dana wajib tepat sasaran, melibatkan partisipasi masyarakat, serta memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan warga.
Ketiga, peningkatan kualitas layanan. Pelayanan publik yang prima harus menjadi prioritas. Setiap persoalan di tengah masyarakat perlu disikapi sebagai tanggung jawab bersama dengan mengesampingkan kepentingan pribadi maupun kelompok.
Melalui konsolidasi tersebut, Pemkab Kubar menargetkan terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik (good governance), pemerataan infrastruktur, serta kemandirian ekonomi kampung.
Pembinaan secara intensif ini juga menjadi instrumen penting untuk merealisasikan visi jangka panjang daerah, yakni "Kutai Barat yang Semakin Sejahtera, Aman, Adil, Merata, dan Beradat". (*)
Editor : Ery Supriyadi