KALTIMPOST.ID,JAKARTA-Fraksi PKB DPR RI mulai menerima desakan dari sejumlah pengurus DPC di berbagai daerah terkait polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Aspirasi ini muncul pasca sorotan publik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang dinilai perlu disikapi oleh legislatif.
Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, mengakui adanya tekanan dari masyarakat dan pengurus partai di daerah agar DPR segera bertindak. Ia menegaskan bahwa DPR memiliki instrumen konstitusional untuk merespons persoalan tersebut.
"Bisa angket, bisa HMP, bisa apapun, sesuai dengan kewenangannya. Sampai di situ," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Kendati demikian, Jazilul belum memutuskan langkah konkret fraksinya terkait wacana penggunaan hak angket maupun hak menyatakan pendapat (HMP). Menurutnya, fraksi masih menunggu dinamika di parlemen dan pidato pembukaan masa sidang dari Ketua DPR.
Baca Juga: Prabowo Restui Keputusan Gibran untuk Mundur
PKB akan memantau perkembangan situasi setelah para anggota kembali dari daerah pemilihan masing-masing. Mereka memilih untuk berhati-hati sebelum menentukan sikap politik resmi.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengonfirmasi bahwa pihaknya belum membahas wacana pemakzulan atau hak angket secara resmi. Dasco menyebut DPR masih menunggu salinan putusan lengkap dari Mahkamah Agung sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.(*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
