KALTIMPOST.ID,JAKARTA-Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa posisi hukum Gibran Rakabuming Raka terkait polemik dokumen pendidikan kini semakin terbatas. Menurut Yusril, Gibran tidak lagi memiliki ruang untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya di pengadilan setelah putusan Mahkamah Agung (MA) keluar.
MA sebelumnya telah memutuskan bahwa surat keterangan penyetaraan ijazah milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum. Yusril menjelaskan bahwa putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Gibran dinilai tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Peninjauan Kembali karena bukan merupakan pihak yang berperkara sejak awal di pengadilan.
Baca Juga: Berau Siapkan Arena, 96 Atlet Layar Siap Bersaing di Porprov Kaltim 2026
"Putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi, dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Yusril menambahkan bahwa kesempatan untuk melakukan pembuktian dokumen seharusnya dilakukan saat persidangan berlangsung. Karena Gibran tidak menjadi tergugat intervensi saat perkara berjalan di MA, maka ia kini kehilangan momentum untuk menempuh upaya hukum lebih lanjut.
Baca Juga: Cara PLN UIP KLT Sambut Hari Pahlawan, Dorong Kemandirian Ekonomi lewat Pelestarian Tenun Doyo
Terkait dinamika politik yang berkembang di parlemen, termasuk wacana Hak Menyatakan Pendapat hingga isu pemakzulan, Yusril memastikan Pemerintah tidak akan melakukan intervensi. Pemerintah saat ini tetap bersikap pasif sembari menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menemui Presiden Prabowo untuk menyampaikan keinginan mundur dari jabatannya. Dalam pertemuan tersebut, Gibran sempat meminta izin untuk membuktikan keabsahan ijazahnya melalui jalur PTUN, namun terbentur oleh realitas putusan hukum yang telah final.(*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
