KALTIMPOST.ID,JAKARTA-Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyoroti isu mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan bahwa pengunduran diri seorang wapres tidak bisa sekadar disampaikan kepada Presiden untuk disetujui atau ditolak.
Menurut Doli, konstitusi tidak memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menentukan nasib pengunduran diri wakilnya. Jika langkah tersebut diambil, maka mekanisme yang berlaku harus merujuk pada aturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Baca Juga: Gibran akan Melawan! Kantongi Dukungan Prabowo untuk Buktikan Keabsahan Ijazah
"Tidak diatur dalam konstitusi kita bahwa pengunduran diri wakil presiden itu diserahkan ke Presiden dan Presiden yang kemudian menyetujui. Tidak ada aturannya seperti itu," ujar Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia menambahkan, DPR merupakan salah satu institusi yang akan terlibat dalam menyikapi persoalan tersebut sesuai ketentuan konstitusi. Doli merujuk pada Pasal 8 UUD 1945 sebagai acuan utama jika terjadi kekosongan jabatan presiden maupun wakil presiden.
Baca Juga: Prabowo Restui Keputusan Gibran untuk Mundur
Sejauh ini, Doli mengaku belum melihat dokumen resmi terkait niat pengunduran diri tersebut. Ia meminta publik tidak terburu-buru mengambil kesimpulan di tengah simpang siurnya informasi.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Gibran sempat menyampaikan niatnya kepada Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo menegaskan bahwa Presiden tidak menolak niat tersebut, melainkan memberikan banyak saran kepada Gibran.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
