KALTIMPOST.ID, TENGGARONG – Suatu pagi di pesisir Muara Jawa, seorang ibu harus mengayuh sepeda sejauh lima kilometer hanya untuk mengantar anaknya ke sekolah. Sementara di pedalaman Kenohan, seorang petani menatap langit mendung dengan waswas, tak tahu apakah musim hujan akan datang tepat waktu atau kembali berubah tanpa pola.
Di tempat lain, nelayan harus antre bahan bakar di SPBU desa yang pasokannya kian tak menentu. Mereka semua bagian dari potret nyata kehidupan di Kutai Kartanegara—kabupaten kaya sumber daya, tetapi juga sarat tantangan struktural dan sosial.
Dengan kontribusi sektor primer yang mencapai 72,21 persen dari produk domestik regional bruto senilai Rp 204,7 triliun pada 2024, perekonomian Kukar masih sangat bergantung pada tambang, pertanian, dan perikanan. Namun, ketergantungan ini pula yang menciptakan kerentanan.
Hal inilah yang menjadi latar belakang visi pembangunan lima tahun ke depan yang dipaparkan Bupati Kutai Kartanegara dr Aulia Rahman Basri dalam pidato pertamanya di hadapan DPRD Kukar, Senin (30/6).
Dalam pidato yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Kukar itu, Bupati Aulia tidak sekadar menyampaikan janji politik, tetapi juga menguraikan arah pembangunan jangka menengah dalam kerangka yang disebutnya "Kukar Idaman Terbaik." Ia menyebut bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah tak bisa lagi berjalan dengan cara lama, melainkan membutuhkan sinergi dan harmoni antara eksekutif dan legislatif sebagai dua pilar utama yang menggerakkan roda pembangunan daerah.
“Kita harus bekerja secara terstruktur, tertib, dan bertanggung jawab,” tegasnya di depan forum yang dihadiri seluruh anggota DPRD, forkopimda, tokoh adat, perwakilan perusahaan, hingga komunitas akademik.
Visi "Kukar Idaman Terbaik" dirumuskan untuk menjawab tiga kondisi besar yang menjadi tujuan bersama; Kutai Kartanegara yang maju, masyarakat yang sejahtera, dan pembangunan yang berkelanjutan. Visi ini selaras dengan arah pembangunan jangka panjang sebagaimana diatur dalam RPJPD 2025–2045, yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 16 Tahun 2024.
Dalam dokumen itu, Kukar diproyeksikan menjadi pusat pangan, pariwisata, dan industri hijau yang mampu menopang keberlanjutan ekonomi daerah sekaligus menjadi penyangga utama Ibu Kota Nusantara. Secara geografis, Kutai Kartanegara berada di posisi yang sangat strategis—berbatasan langsung dengan delapan kabupaten/kota di Kalimantan Timur, dan berdampingan dengan wilayah pembangunan IKN. Hal ini, menurut Bupati Aulia, menjadi tanggung jawab besar yang tak bisa diabaikan.
Untuk merealisasikan visi besar itu, Pemkab Kukar menyiapkan 17 program prioritas yang disebut sebagai “Program Dedikasi.” Seluruh program tersebut dirancang berdasarkan kebutuhan riil masyarakat di lapangan, hasil refleksi dari perjalanan pemerintahan sebelumnya, serta sinkron dengan rencana pembangunan provinsi dan nasional.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah pemberian makanan bergizi gratis bagi balita dan lansia dari keluarga prasejahtera, yang ditujukan untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup kelompok rentan.
Dalam bidang pendidikan, pemerintah berencana memberikan subsidi perlengkapan sekolah, bantuan transportasi yang layak, serta mendirikan sekolah berasrama (boarding school) di kantong-kantong kemiskinan. Pemberian beasiswa hingga ke jenjang perguruan tinggi juga menjadi bagian dari pendekatan untuk menghapus hambatan struktural dalam akses pendidikan.
Sektor kesehatan dan jaminan sosial mendapat penguatan melalui skema layanan “berobat cukup dengan KTP”, yang dikombinasikan dengan bantuan pangan dan program rumah layak huni bagi keluarga miskin ekstrem, jompo, penyandang disabilitas, dan kelompok terlantar.
Dalam urusan ekonomi kerakyatan, Kredit Kukar Idaman Terbaik dikembangkan dengan plafon hingga Rp 500 juta per pelaku usaha, serta dukungan modal bagi koperasi dan BUMDes hingga Rp 1 miliar. Untuk memastikan akses pembiayaan yang inklusif di sektor pertanian dan usaha kecil.
Pemerintah juga mendorong kemandirian desa melalui perluasan jaringan internet gratis, pembangunan kawasan ekonomi strategis berbasis potensi wilayah, serta penataan permukiman yang terintegrasi dengan program energi terbarukan, penyediaan air bersih, dan ruang terbuka hijau.
Identitas dan kebudayaan lokal juga tidak luput dari perhatian. Pemkab Kukar menyiapkan program penguatan seni dan budaya, termasuk pembangunan pusat seni di setiap kecamatan serta revitalisasi Pulau Kumala sebagai pusat wisata budaya modern.
Di sisi lain, komunitas kreatif akan didorong melalui bantuan stimulus hingga Rp 100 juta per komunitas serta penyelenggaraan event kreatif tahunan di setiap kecamatan. Program ini diharapkan menjadi katalisator bagi tumbuhnya ekonomi kreatif yang merata dan berbasis kearifan lokal.
Dalam bidang tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi difokuskan pada implementasi merit system, penyusunan tambahan penghasilan berbasis beban kerja riil, serta pemberian beasiswa tugas belajar hingga jenjang S3 bagi ASN potensial. Semua itu dibingkai dalam pendekatan smart governance melalui pembangunan mini mall pelayanan publik di tiap kecamatan.
Sementara untuk penguatan ketahanan sosial, Pemkab menaikkan alokasi Program RT Ku-Terbaik dari Rp 50 juta menjadi Rp 150 juta per RT, yang dilengkapi pula dengan insentif Rp 1 juta per kepala keluarga dalam kerangka pembangunan berbasis komunitas.
Seluruh program tersebut, ditegaskan Bupati Aulia, akan dijabarkan secara teknokratik dalam dokumen RPJMD Kutai Kartanegara 2025–2029. Targetnya, dokumen tersebut ditetapkan sebagai peraturan daerah paling lambat 23 Desember 2025, atau enam bulan setelah pelantikan.
Dalam proses penyusunan RPJMD, bupati meminta dukungan penuh dari DPRD dan seluruh pemangku kepentingan agar berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel. “Kita ingin pembangunan Kukar lima tahun ke depan lebih merata, fokus, dan terintegrasi,” ujarnya menutup pidato. (adv)
Editor : Duito Susanto