KALTIMPOST.ID, TENGGARONG – Di bawah terik matahari siang, halaman Kantor Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) dipenuhi warna-warni almamater. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kukar Menggugat, duduk bersila. Beberapa mengangkat bendera berlambangkan kampus maupun organisasi, sementara suara yel-yel sesekali memecah udara panas Tenggarong.
Di hadapan lingkaran itu, Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin duduk berhadapan dengan massa. Tanpa tergesa, ia memegang mikrofon, menatap lawan bicaranya, dan mulai mengurai satu per satu persoalan yang menjadi keresahan para pengunjuk rasa.
Hari itu, Kamis (14/8), ia memilih tidak berbicara dari balik podium atau lewat pernyataan tertulis. Rendi memutuskan menjawab langsung keresahan publik yang selama berminggu-minggu bergema di media sosial; mengapa besaran Beasiswa Kukar Idaman turun drastis?
Program Beasiswa Kukar Idaman tahun ini awalnya dirancang untuk 1.347 penerima, sesuai alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Namun realita jauh berbeda. Setelah pendaftaran dibuka pada 20 Januari, hampir 9.000 orang mengajukan diri. Proses seleksi administratif menyingkirkan sebagian, tetapi masih menyisakan 3.954 nama yang memenuhi syarat di atas kertas.
Verifikasi lapangan justru menambah jumlah itu. Hasil akhir, sekitar 4.500 orang dinyatakan lolos dan berhak menerima beasiswa. Lonjakan paling mencolok tetap terjadi di kategori D4/S1 — dari target 867 penerima menjadi 2.955 orang.
“Tidak ada yang dibatalkan atau dicoret. Semua yang lolos tetap menerima beasiswa penuh,” ujar Rendi, mengawali penjelasan.
Namun, ada konsekuensinya. Dana yang disiapkan dalam APBD murni hanya cukup untuk membayar sebagian dari nilai awal yang dijanjikan. Bertambahnya penerima ini membuat nominal beasiswa yang diterima masing-masing harus disesuaikan, seperti pada kategori D4/S1 yang turun dari Rp 5 juta menjadi Rp 1,6 juta. Penyesuaian juga terjadi di kategori lain, seperti beasiswa stimulan pondok pesantren, S2, S3, serta SMA sederajat.
Dari sinilah Rendi kemudian masuk pada penjelasan teknis yang lebih rinci, memaparkan skema pengembalian nilai beasiswa yang telah disepakati bersama bupati dan tim teknis. Tahap pertama, yang sudah cair senilai Rp 1.600.000 per penerima kategori D4/S1 dengan Rp 3.400.000 sisanya dibayarkan pada tahap kedua setelah APBD Perubahan disahkan — diperkirakan akhir Agustus atau awal September.
“Ini jalan tengahnya. Daripada ada yang dicoret, lebih baik semua menerima haknya meski pencairannya dibagi dua tahap,” tegasnya di hadapan demonstran.
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kukar, Dendy Irwan Fahriza, memperkuat penjelasan tersebut. Menurutnya, lonjakan jumlah penerima murni disebabkan semua yang mendaftar memenuhi syarat, mulai dari surat keterangan aktif kuliah, KHS resmi, akreditasi kampus, IPK minimal, hingga batas semester. “Kalau semua syarat terpenuhi, tim tidak punya alasan untuk menggugurkan,” katanya.
Dendy menegaskan, tidak ada kebijakan pemangkasan anggaran pendidikan untuk program ini. “Dana beasiswa tidak terkena pemotongan. Ini murni konsekuensi dari kelebihan jumlah penerima dibanding kuota awal,” ucapnya.
Tak Bisa Dibandingkan Konser Musik
Di sela penjelasan soal beasiswa, Rendi juga menanggapi isu lain yang sempat memanas di media sosial, yakni membandingkan nilai beasiswa yang turun dengan event konser hiburan rutin digelar di Kukar. Soal ini, Rendi menilai perbandingan itu tak apple to apple.
Rendi sepakat jika beasiswa adalah hal yang jauh lebih penting dari konser. Namun dari kacamata ekonomi, event begini adalah gerbang bagi pelaku ekonomi kreatif mendulang pendapatan, yang ujungnya adalah mempercepat perputaran roda ekonomi daerah.
“Itupun, anggaran hiburan justru dipotong hingga 70 persen. Rencana konser yang ramai dibicarakan itu belum pernah diluncurkan secara resmi, belum ada keputusan artisnya, dan masih sebatas wacana,” katanya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Kukar Menggugat, Zulkarnain, mengapresiasi tanggapan langsung dari Rendi Solihin. Namun, ia menekankan langkah Pemkab Kukar dalam hal ini adalah keliru. Menurutnya, jika pemerintah daerah ingin menambah jumlah penerima, seharusnya anggaran juga ikut bertambah.
“Ibarat kita belanja di warung, bawa uang Rp 100 ribu tapi mau beli banyak barang, jelas uangnya tidak akan cukup. Harus ada keseimbangan antara nominal yang dimiliki dengan kebutuhan yang ingin dipenuhi,” ujarnya.
Zulkarnain menambahkan, dari penjelasan pemerintah, kekurangan sebesar Rp 3,4 juta per penerima akan dibayarkan pada anggaran perubahan. Namun, hal itu belum memenuhi tuntutan mahasiswa. “Tuntutan kami jelas, baik di tahun anggaran sekarang maupun setelah perubahan, nilai beasiswa harus Rp 5 juta penuh,” tegasnya.
Meski mengakui adanya kendala teknis di pihak pemerintah daerah, ia memastikan isu ini akan terus dikawal hingga seluruh penerima mendapatkan haknya secara penuh.
Bagi Pemkab Kukar, kejadian ini menjadi bahan evaluasi besar. Ke depan, penetapan kuota dan besaran beasiswa akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan diarahkan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) baru.
Rendi menutup dialog siang itu dengan janji untuk memperbaiki sistem agar tidak ada lagi lonjakan penerima yang membuat nilai beasiswa harus disesuaikan. “Ini komitmen kami. Tahun depan harus lebih terukur, tapi tidak mengurangi hak siapa pun yang memang berhak,” tandasnya.
Massa kemudian membubarkan diri perlahan, sebagian masih berdiskusi di trotoar, sebagian lagi menurunkan spanduk. Polemik Beasiswa Kukar Idaman belum benar-benar selesai, tetapi untuk sementara, para penerima setidaknya mendapat kepastian bahwa hak mereka tidak akan hilang — hanya tertunda. (*)
Editor : Duito Susanto