KALTIMPOST.ID, TENGGARONG – Suasana audiensi antara Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri dengan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Unikarta, Senin (22/9/2025), diwarnai desakan agar pencairan Beasiswa Kukar Idaman tahap dua segera dituntaskan.
Bagi mahasiswa, keterlambatan realisasi beasiswa bukan sekadar urusan administratif, melainkan menyangkut keberlangsungan studi dan keadilan dalam akses pendidikan.
Ketua BEM Unikarta, M Ibnu Ridho, menyampaikan keresahan kolektif mahasiswa atas lambannya pencairan beasiswa yang telah dijanjikan. Ia mengingatkan bahwa dalam pernyataan resmi Sekda Kukar disebutkan Rp16 miliar sudah siap dialokasikan untuk tahap kedua.
“Namun hingga kini belum ada kabar tindak lanjutnya. Kawan-kawan mahasiswa terus mengawal agar realisasi beasiswa benar-benar tuntas,” ujar Ibnu. Menurutnya, mahasiswa kebingungan karena janji pencairan seolah dilempar ke sana kemari, sementara kebutuhan mahasiswa terhadap dana ini bersifat mendesak.
Ibnu menegaskan bahwa beasiswa Kukar Idaman memiliki arti penting, terutama untuk meningkatkan kualitas SDM daerah yang menjadi penyangga Ibu Kota Negara. Karena itu, BEM Unikarta mengingatkan DPRD Kukar untuk tidak menunda pengesahan APBD Perubahan 2025.
“Batas waktunya jelas, 30 September. Bahkan idealnya bisa lebih cepat, antara 22–25 September. Jika lewat, dampaknya serius, APBD Perubahan bisa batal dan berimbas pada pemotongan anggaran tahun depan,” katanya. Ia menambahkan, audiensi kali ini bukan seremoni semata, melainkan bentuk nyata pengawalan mahasiswa terhadap hak mereka.
Menanggapi hal itu, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menegaskan Pemkab telah menyiapkan anggaran sekitar Rp16 miliar di APBD Perubahan. Dana tersebut diprioritaskan untuk pembayaran tahap kedua, yang jumlahnya memang lebih besar daripada tahap pertama.
“Pencairan tahap pertama baru sekitar 30 persen. Lonjakan jumlah pemohon tiga hingga empat kali lipat membuat tahap kedua ini lebih besar. Kami sudah siapkan, tinggal menunggu ketukan palu DPRD,” ujar Aulia.
Ia menambahkan, Pemkab berkomitmen memperbaiki tata kelola beasiswa tahun depan dengan alokasi lebih besar agar persoalan serupa tidak terulang. Aulia juga menekankan bahwa pemerintah daerah tidak pernah melarang mahasiswa menyampaikan aspirasi.
Kehadirannya dalam audiensi justru untuk memastikan masukan mahasiswa didengar. Ia pun membagi pengalaman pribadinya, bahwa pendidikan S2 yang ia tempuh juga berkat beasiswa. “Saya tahu betul betapa pentingnya beasiswa bagi anak-anak daerah. Karena itu, kewajiban ini pasti dituntaskan begitu anggaran disahkan,” ucapnya.
Ia mendorong mahasiswa untuk juga beraudiensi dengan DPRD, karena keputusan final terkait percepatan pengesahan ada di tangan legislatif. Bupati menyebut bahwa komunikasi dengan DPRD menunjukkan adanya komitmen kuat untuk mempercepat proses.
Menurutnya, terdapat good will yang nyata agar anggaran beasiswa tidak terhambat. Ia menutup audiensi dengan menyampaikan keyakinan bahwa pencairan tahap kedua bisa segera direalisasikan setelah dokumen anggaran resmi terbit, tanpa verifikasi ulang. Dengan demikian, kepastian beasiswa bagi ribuan mahasiswa Kukar tinggal menunggu keputusan politik di DPRD sebelum akhir September. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo