TENGGARONG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) memperkuat perannya dalam mengawasi kebijakan publik dan menampung aspirasi masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya lembaga legislatif menjaga efektivitas program pemerintah daerah.
Dalam rapat paripurna pembahasan Perubahan APBD 2025, DPRD Kukar meminta penggunaan anggaran daerah lebih tepat sasaran. Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menyampaikan pentingnya pengawasan terhadap program yang bersumber dari APBD. “Kalau bantuan malah dijual, itu namanya pencurian. Dana negara harus tepat sasaran. Petani harus yang benar-benar mengelola, bukan yang cuma numpang nama,” ujarnya.
Pernyataan tersebut mencerminkan sikap lembaga yang ingin memastikan dana publik digunakan sesuai kebutuhan masyarakat. DPRD juga menegaskan dukungannya terhadap kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan warga, termasuk di sektor pertanian.
Dalam bidang fiskal, DPRD Kukar menolak wacana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di tengah situasi ekonomi yang belum stabil. “PBB tidak boleh ada kenaikan. Kalau ada kenaikan kami menolak. Bila perlu di Kukar ada pengampunan pajak apapun itu jenisnya, agar tidak terlalu membebankan masyarakat,” kata Ahmad Yani.
Sikap itu menjadi bagian dari keputusan kelembagaan DPRD dalam menjaga keseimbangan fiskal daerah. DPRD Kukar juga mendorong keringanan bagi pedagang pasar Tangga Arung yang terdampak penyesuaian ekonomi. “Kami dari DPRD Kukar bahkan mendorong agar ada pengampunan pajak. Tidak perlu bayar retribusi dulu selama beberapa bulan, agar pedagang bisa kembali bangkit,” kata Yani.
Dalam fungsi pengawasan, DPRD Kukar melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah proyek pembangunan. Salah satunya proyek Jembatan Kartini di Tenggarong, untuk memastikan pekerjaan sesuai jadwal dan mutu. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda rutin pengawasan dewan terhadap pelaksanaan program infrastruktur.
Isu sosial juga menjadi perhatian. DPRD Kukar menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah pihak terkait kasus kekerasan seksual di salah satu pondok pesantren. Dalam forum itu, Ahmad Yani menekankan pentingnya regulasi daerah sebagai payung hukum pencegahan dan penanganan kasus serupa.
DPRD juga menyoroti pelaksanaan program pendidikan daerah. Dalam pembahasan Beasiswa Kukar Idaman, lembaga ini menegaskan dukungan penuh terhadap percepatan pencairan dana beasiswa agar segera diterima mahasiswa.
Selain itu, DPRD Kukar membuka ruang dialog dengan masyarakat. Dalam aksi mahasiswa di gedung dewan, pimpinan DPRD menerima langsung perwakilan peserta aksi dan menegaskan bahwa aspirasi publik akan dibahas melalui mekanisme kelembagaan.
Berbagai agenda tersebut menunjukkan konsistensi DPRD Kukar menjalankan fungsi representasi dan pengawasan publik. Melalui forum resmi, kunjungan lapangan, dan dialog terbuka, lembaga ini berupaya menjaga transparansi kebijakan daerah serta memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai aspirasi masyarakat. (adv/kri)
Editor : Sukri Sikki