TENGGARONG – Pemkab Kukar terus menyalurkan bantuan bagi rumah ibadah dan pondok pesantren di seluruh wilayah Kukar. Kabag Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Kabupaten Kukar, Dendi Irwan Fahriza menyampaikan, total sudah 275 rumah ibadah dan 50 pondok pesantren yang menerima bantuan dari pemkab.
“Untuk bantuan rumah ibadah sampai tahun ini semuanya sudah terealisasi. Begitu juga bantuan bagi pondok pesantren yang diserahkan saat peringatan Hari Santri Nasional, sudah tuntas. Totalnya dari 2022 sampai 2025 ada 50 pondok pesantren,” ujar Dendi, usai pelantikan PCNU Kukar masa khidmat 2025–2030 di Pendopo Odah Etam, Rabu (22/10) malam.
Ia menjelaskan, program bantuan rumah ibadah meliputi berbagai keperluan, mulai dari pembangunan baru hingga renovasi. “Variatif. Ada yang mengajukan untuk membangun dari awal, ada juga yang untuk merehab. Semuanya menyesuaikan kebutuhan dan kondisi fiskal daerah,” katanya.
Bantuan yang disalurkan, lanjutnya, tidak hanya untuk masjid dan musala, tetapi juga menjangkau seluruh tempat ibadah lintas agama. “Rumah ibadah semua, baik gereja, vihara, masjid, musala, maupun pura. Semua agama mendapatkan bantuan tanpa terkecuali,” tegasnya.
Sementara untuk tahun 2026, Dendi menyebut pemerintah daerah akan memperluas jangkauan bantuan, khususnya bagi pondok pesantren yang sudah memiliki izin dari Kementerian Agama. “Kita akan berakselerasi dengan target 53 pondok pesantren berizin, yang akan kita bantu secara bertahap dalam lima tahun ke depan,” ungkapnya.
Terkait dengan target bantuan rumah ibadah di periode RPJMD berikutnya, Dendi menyebut masih dalam tahap pembahasan. “Kalau target RPJMD sebelumnya adalah 250 rumah ibadah, kini masih kita kaji ulang untuk RPJMD yang baru,” ujarnya.
Selain bantuan fisik, Pemkab Kukar juga menyiapkan sejumlah program kesejahteraan dan penghargaan bagi tokoh agama, guru ngaji, dan penjaga rumah ibadah. Salah satunya program umrah dan perjalanan religi lintas agama yang saat ini masih dalam tahap pembahasan.
“Program apresiasi kepada guru ngaji, penjaga rumah ibadah, majelis taklim, dan tokoh agama lainnya masih kita bahas, baik dari sisi rancangan peraturan kepala daerah, petunjuk teknis, maupun target tahunan pelaksanaannya,” terang Dendi.
Ia menambahkan, seluruh rencana itu akan disesuaikan dengan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar yang tengah disusun. “Kita berharap tahun depan semua program bisa berjalan simultan, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (*)
Editor : Sukri Sikki