KALTIMPOST.ID, TENGGARONG — Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Ruang Serbaguna Bappeda Kukar, Senin, 20 April 2026.
Pembukaan ditandai penyerahan hasil reses DPRD Kukar Masa Sidang 2026 oleh Wakil Ketua I DPRD Kukar Abdul Rasyid kepada Bupati Aulia. Aulia mengatakan Musrenbang merupakan amanat undang-undang untuk memastikan arah kebijakan daerah sekaligus menampung aspirasi masyarakat.
Forum ini menjadi ruang transparansi dan akuntabilitas di era keterbukaan informasi. “Penting agar kebijakan pemerintah tersampaikan lewat pendekatan partisipatif,” kata Aulia.
Ia menegaskan Pemkab Kukar tidak lepas dari kebijakan nasional dan Provinsi Kalimantan Timur. Dalam kondisi ruang fiskal yang terbatas, daerah dituntut lebih selektif, fokus, dan berpihak pada kebutuhan warga.
Turbulensi kapasitas fiskal membuat beberapa rencana kerja perlu disesuaikan kembali, namun kinerja pembangunan harus tetap ditingkatkan. Caranya, kata Aulia, dengan mendorong inovasi dan kolaborasi yang lebih kuat agar target pembangunan tetap tercapai di tengah keterbatasan anggaran.
Tahun 2027 adalah tahun kedua RPJMD 2025-2029 sekaligus pertengahan periode pembangunan jangka menengah. Periode 2025-2029 disebut krusial untuk membangun fondasi transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola menuju 2045.
Arah transformasi Kukar adalah menjadi pusat pangan, pariwisata, dan industri hijau yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Untuk itu, proyek strategis 2026-2027 akan disusun dengan memperhitungkan ruang fiskal dari kebijakan pusat dan provinsi.
Belanja daerah dijaga agar berorientasi pada pemenuhan standar pelayanan minimal, perlindungan sosial, serta kolaborasi dengan program nasional. Aulia juga meminta peran swasta dan perusahaan di Kukar ditingkatkan, terutama pada layanan dasar dan pemberdayaan ekonomi.
Baca Juga: Nasib Balikpapan City Trans Pasca Harga Dexlite Naik: Dishub Usul Opsi Perubahan Layanan
Peran camat, kepala desa, dan lurah dioptimalkan untuk mengidentifikasi masalah warga. Jika bersifat urgen, persoalan harus cepat disampaikan dan ditangani Pemkab. Pola kerja aparatur pun diminta berubah.
“Tidak lagi business as usual, tapi berorientasi pada inovasi, efektivitas, dan efisiensi belanja,” ujar Aulia. Efisiensi energi dan kerja terintegrasi berbasis digital juga didorong. Pemkab akan mengoptimalkan aset daerah agar produktif menambah pendapatan asli daerah.
Destinasi strategis seperti Kawasan Pulau Kumala dan Waduk Panji Sukarame, serta gedung pemerintah yang tersedia, akan dikelola profesional lewat kerja sama dengan dunia usaha. Ekosistem rantai produksi juga dibangun lewat Koperasi Merah Putih dan Program Makan Bergizi Gratis.
Penguatannya melalui Kredit Kukar Idaman Terbaik, modernisasi alat produksi, hingga dukungan distribusi. UPT dinas, BUMD, dan BUMDes diminta menyediakan bibit, pakan, pestisida, dan pupuk yang terjangkau.
Di sektor persampahan, tata kelola akan dikolaborasikan dengan program nasional seperti pembangunan Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik di Samarinda dan Balikpapan oleh Danantara.
Baca Juga: DPRD Balikpapan Tunda Kelanjutan RS Sayang Ibu hingga Audit BPK Rampung
Kukar juga didorong masuk program Local Service Delivery Improvement Project Bank Dunia untuk infrastruktur persampahan. Untuk pendidikan, Pemkab menyiapkan dukungan pembangunan Sekolah Rakyat di Muara Badak.
Tata ruang disiapkan agar memudahkan investasi dan pengembangan infrastruktur berbasis potensi wilayah. Skema One District One Industry didorong bertahap sesuai zonasi kebijakan.
Program 150 Juta per RT diintegrasikan untuk peningkatan kualitas pembangunan level mikro dan terhubung dengan penguatan Posyandu dalam mendukung 6 Standar Pelayanan Minimal, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.
Baca Juga: Hibah KONI Kaltim Segera Cair? Dispora Ungkap Alasan Keterlambatan
Aulia menyebut langkah-langkah tersebut sebagai pengungkit pembangunan Kukar yang dijalankan sistematis dan terstruktur. Kebijakan lain akan mengikuti sesuai kebutuhan dan kapasitas keuangan. Ia mengapresiasi seluruh elemen masyarakat yang aktif dalam perencanaan. “Semoga kolaborasi yang solid ini jadi kekuatan besar mendorong Kukar lebih maju dan dicintai warga,” kata Aulia. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo