TENGGARONG – Sebuah kedai kopi sederhana bernama Rogos di Tenggarong, Kutai Kartanegara, Sabtu malam, 2 Mei 2026, berubah jadi ruang diskusi. Layar tancap memutar film dokumenter Pesta Babi karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale. Acara ini digagas Komunitas Pelem Indie (KOPI) Tenggarong.
Dandhy bukan nama baru. Ia sutradara Watchdoc Documentary yang sebelumnya merilis Sexy Killer dan Dirty Vote. Tahun ini, bersama Cypri, ia menghadirkan Pesta Babi film 90 menit yang beredar terbatas lewat skema nonton bareng di sejumlah daerah.
Film itu mengurai perjuangan masyarakat adat di selatan Papua mempertahankan tanah leluhur. Proyek raksasa berkedok "ketahanan pangan" dan "transisi energi" jadi sorotan. Dengan basis data dan fakta, dokumenter ini membedah sejarah panjang eksploitasi Papua. Subjudulnya tegas: kolonialisme di zaman kita.
Baca Juga: Sebut Ada BUMD Hanya Perkaya Internal, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri: 70 Persen Habis buat Gaji
Di Tenggarong, nobar bukan sekadar menonton. Sineas, pemuda, hingga jurnalis hadir. Setelah layar padam, diskusi dibuka. Isu krisis ekologis, kemanusiaan, Proyek Strategis Nasional, hingga ekspansi agribisnis jadi bahan perdebatan.
Founder KOPI Tenggarong, Faruq Wijaya, menyebut nobar ini lahir dari kegelisahan bersama. “Kami ingin membangun kembali ekosistem film di Tenggarong. Dari forum-forum sebelumnya muncul kegelisahan bahwa kita perlu lebih banyak ruang diskusi agar ekosistem kreatif bisa berkembang,” katanya kepada wartawan.
Ketika Pesta Babi ramai dibicarakan di media sosial, KOPI Tenggarong menangkap momentum. Film yang masih terbatas ini diputar untuk memantik diskursus lokal.
“Film ini tidak hanya berhenti pada tontonan, tetapi memunculkan gagasan dan isu yang bisa direfleksikan. Meski mengangkat konteks Papua, apa yang disampaikan juga relevan untuk kita di Kutai Kartanegara dan Kalimantan Timur,” ujar Faruq.
Bagi dia, nobar adalah cara menghidupkan nalar kritis anak muda. Apa yang terjadi di Papua bisa jadi cermin agar tak terulang di Kalimantan. Relasi pusat-daerah, kata Faruq, tak bisa diterima mentah-mentah. “Perlu ada ruang berpikir dan berdialog. Sehingga kebijakan bisa lebih sesuai dengan kondisi di daerah.”
“Film ini sangat layak ditonton karena mampu membuka wawasan dan cara pandang. Isu yang diangkat memang tentang Papua, tetapi juga menyentuh konteks daerah lain seperti Kalimantan, sehingga bisa menjadi bahan refleksi bersama,” tutupnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki