KALTIMPOST.ID, TENGGARONG — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kembali mengusulkan pembentukan Dinas Kebudayaan. Beban kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dinilai terlalu besar membuat urusan pelestarian budaya belum berjalan optimal, padahal Kukar dikenal sebagai wilayah kerajaan tertua di Nusantara.
Kepala Disdikbud Kukar Heriansyah menyebut pemisahan urusan pendidikan dan kebudayaan sudah mendesak. Saat ini Disdikbud harus mengurus ratusan sekolah dan ribuan guru yang tersebar di berbagai wilayah.
“Harapan kita Dinas Pendidikan berpisah dengan kebudayaan, karena bebannya sangat besar. Pendidikan saja sudah mengurus ratusan sekolah dan ribuan guru,” ujar Heriansyah, Selasa (19/5/2026).
Menurutnya, persoalan ini bukan hanya soal struktur birokrasi, tetapi juga efektivitas pembagian fokus kerja pemerintah. Kompleksitas urusan pendidikan membuat pengelolaan kebudayaan, mulai dari sejarah, tradisi, hingga warisan budaya Kutai, belum bisa digarap maksimal.
“Ini bukan sekadar manajemen, tapi soal beban kerja dan pembagian waktu. Menyelesaikan ini bukan hanya soal anggaran atau sumber daya, tapi juga waktu sebagai sumber daya,” jelasnya.
Pembahasan pembentukan Dinas Kebudayaan masih berlangsung bersama pemerintah pusat dan DPRD Kukar. Pemda kini menunggu penilaian kelembagaan dari Kementerian PAN-RB.
“Dinas Kebudayaan terus kita dorong, baik di eksekutif maupun legislatif. Teman-teman legislatif juga menunggu, hanya saja kita masih menunggu skor dari Kementerian PAN-RB,” kata Heriansyah.
Baca Juga: Hendak Kabur ke Sulawesi, Tersangka Persetubuhan Anak di Sangasanga Dicegat Polisi di Atas Kapal
Kukar, kata dia, memiliki tanggung jawab sejarah yang besar sebagai asal Kerajaan Kutai Kartanegara, yang disebut kerajaan tertua di Nusantara. Status historis itu, lanjut Heriansyah, harus diikuti keseriusan kelembagaan dalam menjaga identitas budaya daerah.
“Sementara Kutai Kartanegara adalah kerajaan tertua yang memiliki nilai sejarah dan peradaban tinggi yang harus dilestarikan,” tegasnya.
Keberadaan Dinas Kebudayaan diyakini akan membuat program pelestarian lebih fokus dan terarah, tidak lagi menjadi urusan sampingan di tengah padatnya masalah pendidikan.
“Menurut saya sudah selayaknya Kutai Kartanegara memiliki Dinas Kebudayaan tersendiri agar kerja-kerja pelestarian budaya bisa lebih terarah dan terstruktur,” pungkas Heriansyah.
Dorongan itu muncul di tengah upaya Pemkab Kukar mengangkat sejarah Kesultanan Kutai Kartanegara, tokoh pahlawan nasional Sultan Aji Muhammad Idris, dan kebudayaan lokal sebagai bagian dari identitas daerah dan literasi sejarah generasi muda. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo