KALTIMPOST.ID, TENGGARONG — Laporan dugaan pungutan liar yang menyeret salah satu anggotanya tak membuat Satpol PP Kukar berhenti bergerak.
Di tengah proses klarifikasi, lembaga penegak Perda itu justru menyiapkan operasi terpadu di kawasan lokalisasi. Targetnya, membereskan persoalan sosial sekaligus menegakkan aturan secara menyeluruh.
Kepala Satpol PP Kukar, Arfan Boma memastikan pihaknya menghormati proses hukum dan siap mengikuti seluruh tahapan terkait laporan masyarakat di Kecamatan Marangkayu.
"Mekanismenya akan kami ikuti. Ada yang melapor, ada yang dilaporkan. Kami akan penuhi panggilan, berikan klarifikasi, dan lakukan verifikasi terhadap informasi yang beredar," ujarnya di kantornya, Rabu (8/7/2026).
Baca Juga: Pemerintah Makin Fokus Pengembangan Kampung Tematik Berbasis Inovasi
Boma menegaskan sikap lembaganya dua arah. Jika tudingan terbukti tidak berdasar, pihaknya akan mengambil langkah hukum untuk melindungi marwah institusi dan anggotanya.
"Tapi sebaliknya, kalau terbukti ada anggota yang melanggar seperti yang dilaporkan, kami tidak akan toleransi. Pasti kami tindak sesuai aturan," tegasnya.
Isu pungli tidak menggeser agenda utama Satpol PP. Penertiban di kawasan lokalisasi tetap masuk jadwal, hanya saja dengan format berbeda dari sebelumnya.
Baca Juga: Fraksi Gerindra Tagih Strategi Nyata Berantas Kebocoran Pajak dan Parkir di Balikpapan
Kali ini, Satpol PP tidak akan bergerak sendiri. Operasi akan digelar bersama OPD terkait, kepolisian, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan instansi lain.
"Terkait penertiban di lokalisasi, insya Allah akan kami laksanakan lagi. Tapi kami tidak ingin jalan sendiri. Harus sinkron dengan lintas OPD dan aparat terkait," kata Boma.
Pendekatan yang diambil pun lebih luas. Bukan hanya menyasar Perda, seperti razia miras. Tim gabungan juga akan menyasar persoalan sosial: edukasi, pelayanan kesehatan, hingga upaya menekan penyebaran penyakit.
"Kalau turun ke lapangan, kami ingin satu kegiatan bisa menyelesaikan banyak persoalan sekaligus," jelasnya.
Jadwal pelaksanaan masih menunggu sinkronisasi dengan instansi terkait. Hasil mitigasi di lapangan juga akan jadi penentu agar operasi berjalan efektif.
Boma menekankan, Satpol PP akan mengedepankan cara-cara humanis. Penindakan hukum jadi opsi terakhir. "Kami ingin masyarakat taat karena sadar, bukan karena takut. Banyak pelanggaran terjadi bukan karena sengaja, tapi karena belum paham aturan atau terkendala administrasi, termasuk urusan digital," ujarnya.
Karena itu, pembinaan akan didahulukan sebelum menjatuhkan sanksi. Ia juga membuka ruang bagi masyarakat untuk mengawasi dan memberi masukan. Tugas Satpol PP, katanya, tidak hanya menegakkan Perda. Mulai dari penanganan ternak lepas, gelandangan, konflik sosial, hingga kebencanaan juga jadi tanggung jawab.
"Sekali lagi kami tegaskan, jika ada bukti silakan laporkan ke APH. Kami menghormati proses hukum itu dan akan kami tindaklanjuti secara internal di Pemkab Kukar," tutup Boma. (*)
Editor : Sukri Sikki