KALTIMPOST.ID, TENGGARONG – Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kaltim masa bakti 2025–2030 resmi dilantik. Prosesi berlangsung di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Senin (20/7/2026).
Pelantikan dipimpin Ketua Umum PPDI Sarjoko. Sementara kepengurusan PPDI Kaltim dipimpin Rodi E. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri turut hadir dan memberikan sambutan.
Dalam arahannya, Bupati Aulia mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru dilantik. Ia menegaskan jabatan di organisasi itu bukan sekadar simbol, melainkan amanah besar.
"Ini tanggung jawab moral, profesional, dan sosial. Tugasnya memperjuangkan aspirasi perangkat desa dan membangun kemitraan kuat dengan pemerintah," ujarnya.
Bupati juga mengapresiasi Kukar yang ditunjuk sebagai tuan rumah pelantikan. Menurutnya, momentum ini bisa jadi ajang mempererat silaturahmi dan memperkuat sinergi membangun pemerintahan desa.
Aulia menyebut desa adalah fondasi penting pemerintahan dan pembangunan nasional. Perangkat desa disebutnya sebagai ujung tombak pelayanan publik.
Baca Juga: 24 Tahun Menunggu, Jembatan Sungai Payang Ditarget Rampung 2027
"Perangkat desa ini penggerak pembangunan, sekaligus jembatan antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat," tegasnya.
Ia mengingatkan tantangan desa saat ini makin berat. Mulai dari pelayanan yang harus cepat dan transparan, pengelolaan keuangan yang akuntabel, sampai tuntutan transformasi digital.
Karena itu, Aulia berharap PPDI tak hanya fokus memperjuangkan kesejahteraan anggota. Tapi juga meningkatkan kapasitas, kompetensi, integritas, dan profesionalisme perangkat desa.
Dalam kesempatan itu Bupati juga menitipkan sejumlah pesan kepada pengurus baru PPDI Kaltim. Ia meminta pengurus membangun budaya profesionalisme, menjaga integritas dan netralitas, mempercepat pelayanan berbasis data dan teknologi, memperkuat kepekaan sosial kepada masyarakat, serta membangun organisasi yang demokratis dan akuntabel.
Pemkab Kukar sendiri, kata Aulia, menempatkan desa sebagai kunci mewujudkan visi "Kukar Idaman Terbaik". Potensi pertanian, perikanan, pariwisata hingga ekonomi kreatif yang banyak ada di desa harus dikelola lewat pemerintahan desa yang kuat.
"Kami berkomitmen terus memperkuat kapasitas pemerintahan desa. Lewat pembinaan, pendampingan, peningkatan kompetensi, dan inovasi pelayanan," pungkasnya.
Ia berharap PPDI Kaltim periode 2025–2030 bisa menjadi mitra strategis pemerintah dalam menghadirkan pelayanan desa yang lebih baik, inklusif, dan berpihak ke masyarakat. (*)
Editor : Duito Susanto