TENGARONG - Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Permusyawaratan Desa Nasional (DPD Abpednas) Kaltim menyambangi Bupati Kukar Aulia Rahman Basri untuk mematangkan konsolidasi kelembagaan desa. Pertemuan tersebut berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Kukar, Tenggarong.
Jajaran pengurus DPD Abpednas Kaltim memaparkan sejumlah arah kebijakan organisasi ke depan. Salah satu pokok pembahasan krusial menyangkut rencana perhelatan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Abpednas Kaltim yang segera digelar dalam waktu dekat.
Baca Juga: Ratusan Peserta Adu Ketangkasan di Pulau Kumala, dari Belogo hingga Begasing Anak-Anak
Ketua DPD Abpednas Kaltim Mugeni menyampaikan bahwa kepengurusan saat ini berfokus memperkuat komunikasi dengan daerah. Langkah ini diambil guna memastikan jalannya roda organisasi tetap berada pada jalur pembinaan aparatur desa yang terukur.
Tujuan audiensi ini sebagai upaya mempererat tali silaturahmi, sekaligus menyampaikan program kerja Abpednas. Pihaknya kini mengalihkan fokus pada agenda strategis organisasi. Yaitu konsolidasi daerah.
“Menjalin komunikasi dan koordinasi intensif dengan pengurus di tingkat kabupaten dan kota se-Kaltim, termasuk Kutai Kartanegara," jelas Mugeni.
Penguatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi target utama yang terus digenjot. Lembaga perwakilan desa ini diharapkan makin cakap dalam mengawal jalannya pembangunan serta penyaluran dana desa.
"Selain menggelar pelatihan untuk meningkatkan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa, kami juga aktif membantu sosialisasi program prioritas pemerintah guna mendorong desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru," tegas Mugeni.
Baca Juga: BPBD Kukar Ungkap Tren Karhutla, Prioritaskan Penanganan Titik Api Dekat Permukiman Warga
Di samping program peningkatan sumber daya manusia desa, Mugeni menegaskan kepengurusan Abpednas Kaltim tetap solid dan berkekuatan hukum sah. Legalitas ini diperkuat oleh penegasan resmi dari jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Abpednas.
Demi memantapkan kepengurusan ke depan, musdalub dirancang sebagai langkah konstitusional organisasi. Pihaknya memohon dukungan langsung dari kepala daerah di wilayah lumbung pangan Kaltim tersebut.
Sementara itu, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menyambut positif langkah proaktif jajaran pengurus Abpednas Kaltim. Pihaknya memastikan pintu kerja sama terbuka lebar demi kemajuan tata kelola pemerintahan desa.
"Pada prinsipnya Pemkab Kukar siap mendukung kegiatan Musdalub Abpednas Kaltim. Mari kita saling berkoordinasi sehingga perhelatan ini dapat berjalan lancar sebagaimana yang kita harapkan bersama," ujarnya.
Menurutnya, tantangan desa ke depan menuntut sinergi antara kepala desa dan BPD sebagai mitra kerja yang setara. Keberadaan forum musyawarah daerah dinilai tepat untuk merumuskan formulasi kebijakan yang solutif bagi aparatur desa di lapangan.
"Semoga melalui musdalub ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antaranggota, menyatukan visi dan misi, serta menghasilkan kepengurusan yang mampu peningkatkan kapasitas dan peran BPD di Kalimantan Timur," pungkas Aulia. (*)
Editor : Sukri Sikki