KALTIMPOST.ID, TENGGARONG - Pemkab Kukar masih mengejar pencairan sekitar Rp 2,2 triliun Dana Kurang Salur (DKS) yang menjadi hak daerah. Bupati Kukar Aulia Rahman Basri berencana membicarakan persoalan tersebut dengan Menteri Keuangan (Menkeu Suahasil Nazara bersama kepala daerah lainnya.
Bupati Aulia Rahman Basri mengatakan, posisi awal DKS Kukar mencapai sekitar Rp 3 triliun. Tetapi terdapat dana lebih salur sekitar Rp 600 miliar, sehingga selisih sekitar Rp 2,4 triliun.
Baca Juga: Dinas Perikanan Luncurkan Inovasi KABAR BENIH untuk Kepastian Stok dan Pelayanan Transparan
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp1,3 triliun telah tersalurkan. Dengan demikian, masih terdapat sekitar Rp 2,2 triliun DKS yang tercatat dan telah memiliki dasar Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
“Kita terus berupaya untuk melakukan komunikasi agar dana ini bisa turun, sehingga menambah potensi anggaran pendapatan dan belanja daerah kita di tahun 2027,” kata Aulia.
Baca Juga: Penyambungan Jargas Terkendala Suku Cadang, Proyek Banjir DI Panjaitan Balikpapan Menunggu
Menurutnya, Pemerintah Daerah terus mencari jalan agar dana yang menjadi hak Kukar tersebut dapat direalisasikan. Salah satu opsi yang ditawarkan kementerian berkaitan dengan DKS adalah pembiayaan melalui pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) maupun bank pemerintah dengan menjadikan Dana Kurang Salur sebagai jaminan.
“Memang ada beberapa opsi yang ditawarkan oleh kementerian terkait dengan dana kurang salur ini, termasuk salah satunya melakukan pinjaman ke SMI atau bank-bank pemerintah dengan menjamin Dana Kurang Salur itu sendiri,” ujarnya.
Baca Juga: Fraksi PKB Include Hanura dan Demokrat Pertanyakan Transparansi Pemkot Balikpapan
Opsi tersebut masih dijajaki dari sisi regulasi. Namun, Pemkab Kukar tetap berupaya agar pencairan dana yang menjadi hak daerah dapat dilakukan. “Kami berupaya memastikan bahwa dana-dana yang menjadi hak Kutai Kartanegara tetap terus kita perjuangkan,” tegasnya.
Upaya tersebut akan dibawa dalam komunikasi dengan Menteri Keuangan yang baru, Suahasil Nazara. Aulia menyebut pihaknya masih menunggu jadwal pertemuan untuk membahas kondisi keuangan daerah.
Aulia memiliki pengalaman berinteraksi dengan Suahasil ketika mengikuti kursus peningkatan kapasitas kepala daerah. Saat itu, Suahasil memberikan materi mengenai kekuatan fiskal daerah.
Baca Juga: Banyak Warga Keluhkan Namanya Dicatut Masuk Parpol hingga Masuk Sipol
Aulia berharap pertemuan tersebut dapat membuka ruang pembahasan mengenai kondisi keuangan daerah dan mempercepat penyelesaian persoalan DKS Kukar. “Kita berharap besar dengan beliau menjadi Menteri Keuangan, kondisi keuangan daerah bisa semakin membaik,” tandasnya. (*)
Editor : Sukri Sikki