KALTIMPOST.ID, SANGATTA — Banjir tahunan yang melanda sejumlah desa di Kecamatan Bengalon, Kutai Timur, kini kembali menjadi perhatian serius lintas pihak. Meski sempat disebut sebagai bencana rutin lima tahunan, kini banjir terjadi hingga lima kali dalam setahun, terutama di Desa Sepaso, Sepaso Selatan, dan Sepaso Timur.
Banjir yang melanda beberapa Desa di Kecamatan Bengalon, Kutai Timur (Kutim) kini menjadi perhatian serius. Pasalnya, banjir yang dulunya menjadi bencana rutin lima tahunan, kini terjadi hingga lima kali dalam setahun.
Meningkatnya intensitas banjir ini dulunya diduga karena aktivitas industri di sekitar area yang terdampak banjir. Namun berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kutim menyatakan bahwa dugaan tersebut tidak terbukti.
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kutim, Budhiarsa, menyebut banjir yang terjadi pada April lalu disebabkan oleh tingginya curah hujan dan letak geografis desa yang berada di titik rendah.
“Curah hujan saat itu mencapai 75 mm dan 65 mm, cukup tinggi. Kami tidak menemukan bukti ada keterkaitan dengan pola aliran air dari perusahaan,” kata Budhiarsa, Selasa (17/6).
Namun, ia menyebut pihaknya menemukan bahwa saluran air menuju Sungai Bangalon tersumbat oleh sedimentasi dan ukuran gorong-gorong yang tidak memadai. DLH merekomendasikan pelebaran saluran dan perawatan berkala.
Camat Bengalon, Permana Lestari, mengungkapkan keresahan warganya ketika banjir melanda, ia menyebut banjir yang terjadi menyebabkan munculnya predator buaya. "Tahun ini bahkan lima kali. Ini jadi keresahan karena banyak predator muncul dari sungai,” katanya.
Ia mengatakan pemerintah telah menyepakati rencana pembangunan kolam retensi air, tetapi masih terkendala lahan, terutama di Desa Sepaso yang padat penduduk.
Ia juga menyebut perusahaan di daerahnya telah bersedia untuk terlibat pembangunan kolam retensi tersebut. Namun implementasinya menunggu kejelasan dari pemerintah.
Di samping itu, Ketua DPRD Kutim, Jimmi, menegaskan bahwa solusi jangka pendek harus segera dilakukan, terutama terkait pembongkaran gorong-gorong yang mengecil karena pemukiman.
“Kita tidak bisa tunggu banjir dulu baru gerak. Komitmen masyarakat juga penting, karena sebagian rumah berdiri di jalur aliran air. Itu perlu dibongkar,” tegasnya.
Jimmi menyebut solusi jangka panjang seperti normalisasi sungai, relokasi warga, hingga pembangunan infrastruktur bersama perusahaan menunggu hasil kajian teknis dari dinas terkait. Ia memastikan bahwa keterlibatan swasta akan ditentukan dari hasil kajian tersebut.
“Bisa saja mereka diminta bangun folder sendiri, bantu normalisasi atau infrastruktur lainnya. Tapi harus ada perencanaan dan penunjukan pihak ketiga untuk kajiannya,” pungkasnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo