Ia menilai minimnya sekolah kejuruan yang sesuai dengan standar dunia kerja menjadi salah satu penghambat terserapnya tenaga kerja lokal di sektor-sektor strategis, seperti pertambangan.
“Ini sangat mendesak. Kita punya banyak perusahaan tambang, tapi lulusan SMA dan SMK kita banyak yang tidak bisa langsung masuk karena sekolahnya tidak memiliki sertifikasi yang sesuai standar perusahaan,” ujar Pandi, Sabtu (12/7).
Menurutnya, sudah saatnya pemerintah provinsi berani mengambil langkah konkret dengan menghadirkan sekolah kejuruan yang benar-benar selaras dengan kebutuhan industri lokal.
“Selama ini yang dikejar hanya pembangunan SMA. Padahal tidak semua lulusan SMP harus diarahkan ke jalur akademik. Harus ada opsi bagi mereka yang ingin langsung kerja, dan itu adanya di SMK. Tapi SMK kita belum menjawab kebutuhan pasar kerja,” tegasnya.
Ia menyebutkan, salah satu kasus konkret adalah banyaknya tenaga kerja luar daerah yang direkrut oleh perusahaan tambang seperti PT Pama Persada Nusantara. Hal ini bukan karena tenaga lokal tidak mampu, tapi karena tidak memiliki sertifikasi atau keahlian yang diakui secara formal.
“Ketika kita tanya kenapa banyak dari luar? Jawabannya karena mereka butuh lulusan bersertifikasi. Sementara di sini tidak ada. Mau tidak mau perusahaan mengambil dari luar karena itu bagian dari SOP mereka,” ucapnya.
Pandi juga menilai keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) belum cukup menjawab persoalan ini. BLK hanya menjangkau sebagian kecil calon tenaga kerja dan tidak memiliki kapasitas layaknya pendidikan formal.
“BLK itu bagus, tapi tidak cukup. Kita butuh sekolah kejuruan secara menyeluruh. Harus ada SMK yang fokus di bidang pertambangan, perkebunan, atau bahkan olahraga. Kalau tidak, ya anak-anak kita terus kalah saing,” lanjutnya.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Kaltim bisa membuka ruang untuk pendirian SMK baru yang lebih relevan dengan potensi daerah. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan provinsi harus diperkuat agar tidak terjadi disrupsi kewenangan.
“Kita di kabupaten punya niat, tapi urusan SMK ini ada di tangan provinsi. Kalau tidak disinergikan, ya akhirnya buntu. Anak-anak kita terus diruikan,” pungkasnya.
Editor : Uways Alqadrie