SANGATTA - Laju inflasi di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tercatat stabil. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada minggu ketiga Oktober 2025, Kutim bahkan mengalami deflasi dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebesar minus 0,54 persen.
Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutim, Vita Nurhasanah, menyebut tren itu tak lepas dari kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang rutin memantau pergerakan harga dan stok pangan.
“Alhamdulillah, terbukti roadmap TPID itu berjalan secara berangsur. Pengendalian inflasi di Kutai Timur terjaga dengan baik,” ujarnya, Selasa (4/11).
Ia menjelaskan, Kutim bukan daerah dengan Indeks Harga Konsumen (IHK), sehingga penghitungan inflasi dilakukan menggunakan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang dipantau setiap minggu. Berdasarkan hasil pemantauan, tiga komoditas utama menjadi penyumbang deflasi yakni bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit.
"Kutai Timur ini bukan merupakan IHK. Jadi tingkat inflasinya tidak dihitung berdasarkan Indeks harga konsumen akan tetapi dihitung berdasarkan indeks perkembangan harga yang dilihat secara harian," lanjutnya.
Menurut Vita, stabilnya inflasi di daerah turut didukung oleh sinergi lintas sektor yang tergabung dalam TPID. Pemerintah daerah menerapkan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Meski begitu, Kutim masih bergantung pada pasokan dari luar daerah untuk beberapa komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang merah. Produksi lokal yang dihasilkan petani belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Selain menjaga suplai, pemerintah juga menggelar operasi pasar murah dan gerakan pangan murah untuk menahan harga di tingkat konsumen. Program yang melibatkan Disperindag, Dinas Ketahanan Pangan, Bulog, serta TNI-Polri itu rutin dilakukan di beberapa kecamatan.
Vita menegaskan, Pemkab Kutim terus memantau pergerakan harga menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN). Evaluasi rutin dilakukan agar peta jalan (roadmap) pengendalian inflasi hingga 2027 tetap sesuai kondisi lapangan.
“Roadmap itu istilahnya fleksibel, artinya memang sudah kita tetapkan sampai 2027 tapi bisa jadi di pertengahan jalan itu ada hal-hal yang harus memang dimasukkan ke dalam roadmap itu sesuai kondisi,” tutupnya. (*)
Editor : Sukri Sikki