SANGATTA - Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Masdari Kidang menyoroti lambatnya realisasi pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur daerah.
Ia menyebut DPRD kerap menjadi sasaran kritik dari masyarakat padahal menurutnya ini salah pemerintah.
"Pemerintah harus percepat pekerjaan ini, biar tidak dihantam sama warga. Ini satu Kutai Timur sudah enggak senang dengan perbuatan pemerintah ‘gini. Umumnya kami dewan yang disalahkan," katanya, Selasa (11/11).
Politikus yang akrab disapa Haji Kidang ini mengaku merasa malu, terutama saat hendak menjalankan reses.
"Kita kan mau reses, apa yang mau disampaikan? Bohong saja terus kan ceritanya. Janji 'nih jalan kamu mau disemenisasi apa yang mau disemenisasi? Sudah diajukan tapi enggak dilaksanakan," ujarnya.
Masdari menegaskan, beberapa program pembangunan, seperti semenisasi jalan dan perbaikan infrastruktur, sudah diajukan jauh sebelumnya. Bahkan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) telah diserahkan, namun hingga pertengahan November pekerjaan belum juga terealisasi.
Anggota dewan ini menyoroti dampak langsung dari keterlambatan tersebut terhadap masyarakat. Menurut Masdari, warga yang terdampak kesal, karena pembangunan yang dijanjikan tidak berjalan sesuai rencana, padahal mereka mengharapkan fasilitas publik yang layak.
“Kita (DPRD) didesak, apalagi kita mau ada reses. Selalu itu saja yang di olak-alik mereka (masyarakat) masalah usulan dan pokir mereka. Kita kecewa juga kalau begini,” lanjutnya.
Masdari pun menyinggung aksi demo yang beberapa waktu lalu digelar masyarakat untuk memprotes keterlambatan ini.
“Kalau bisa, didemo saja lagi kalau ‘gini. Karena kita ini, masyarakat yang mendukung baik dewan maupun bupati. Semuanya dari masyarakat,” tuturnya.
Ia menilai protes harus menjadi sinyal bagi pemerintah agar lebih cepat menuntaskan proyek. "Kita seolah-olah dianggap enggak kerja, seolah-olah kita tidur. Apa enggak malu kita?," tandasnya.
Editor : Muhammad Ridhuan