SANGATTA - Pemerintah Kutai Timur (Kutim) tengah memperbaiki pola kerja birokrasi yang selama ini lamban karena ketergantungan pada laporan manual.
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman menegaskan perlunya sebuah data center yang menyatukan seluruh data perangkat daerah sebagai pengambilan keputusan pemerintah.
Menurutnya, data yang tersebar di berbagai Organisasi perangkat Daerah (OPD) bukan hanya menyulitkan monitoring, tetapi juga menghambat evaluasi dan koreksi kebijakan.
“Data center terkait dengan semua satuan kerja perangkat daerah yang ada di Kutai Timur. Melalui data center itu Bupati punya kemampuan untuk melakukan monitoring, penilaian, sampai perbaikan teknis,” tegas Ardiansyah.
Ia menyebut kinerja kepala daerah di era sekarang menuntut akses data real-time. Tanpa itu, agenda pembangunan sulit dipastikan berjalan sesuai rencana. “Bupati harus punya data center karena itu tuntutan kinerja,” ujarnya.
Ardiansyah mengakui sudah banyak OPD mengembangkan aplikasi internal dalam program aksi perubahan. Namun, ia menilai aplikasi yang berdiri sendiri tidak menyelesaikan masalah utamanya, yakni data yang tidak terintegrasi dan tidak diperbarui.
“Saya butuh lebih dari itu lagi. Sebagai bentuk tanggung jawab saya kepada pekerjaan,” kata Ardiansyah.
Karena itu, ia memerintahkan Dinas Komunikasi, Infromasi, Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) menyiapkan dashboard data terpusat sebagai bagian dari program satu data daerah.
“Mudah-mudahan Januari data-data itu sudah bisa terakses. Tapi tolong diperhatikan juga plus minusnya,” tambahnya.
Kepala Diskominfo Staper Kutim, Ronny Bonar, menyebut kebutuhan dashboard sangat mendesak karena alur informasi antarperangkat daerah masih terputus.
Ia menegaskan sistem yang dibangun bukan gedung server, melainkan manajemen data terpadu yang menghimpun data OPD, kecamatan, hingga desa. “Memang itu menjadi PR Kami sejak lama. Namun belum sempat kita sempurnakan,” kata Ronny.
Ronny juga menyebut data pemerintah saat ini masih statis. Untuk itu, setiap OPD wajib menunjuk penanggung jawab yang untuk menginput data secara rutin.
Jika dashboard selesai, sistem tersebut akan menampilkan indikator kinerja OPD dan memudahkan kepala daerah melakukan evaluasi. “Kalau ini berjalan sampai tuntas, penilaian kinerja kepala OPD akan terlihat dari data,” ujarnya.
Ronny juga menegaskan sebagian besar data akan dibuka untuk publik, kecuali data pribadi dan informasi yang berkaitan dengan keamanan negara. Tujuannya agar masyarakat dapat memantau perkembangan daerah secara transparan. (*)
Editor : Sukri Sikki