SANGATTA - Wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung menjadi melalui DPRD kembali mengemuka di tingkat nasional. Isu tersebut menuai beragam respons, termasuk dari kalangan legislatif daerah.
Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Novel Tyty Paembonan, mengatakan wacana tersebut tidak muncul tanpa alasan. Menurutnya, pemerintah pusat sedang melihat kembali pelaksanaan Pilkada langsung yang selama ini berjalan.
Politisi Partai Gerindra ini menyebut, dalam praktiknya Pilkada langsung kerap diwarnai persoalan klasik. Salah satunya adalah politik uang yang dinilai sulit dihindari. Selain itu, proses kaderisasi di partai politik juga dinilai tidak berjalan maksimal.
"Pertama, muncul politik uang. Kedua, hilangnya kaderisasi, kemudian muncul bohir politik atau ada orang di belakang calon yang mendanai calon kepala daerah. Ini berdampak pada APBD daerah yang tersandera dengan kelompok-kelompok pemilik modal itu," jelasnya.
Meski begitu, Novel tidak menutup mata terhadap dampak lain jika sistem Pilkada diubah. Ia menyebut, pemilihan melalui DPRD akan membuat masyarakat tidak lagi memilih kepala daerah secara langsung.
"Tapi Bagi saya, demokrasi kita menganut demokrasi perwakilan," katanya. Novel menegaskan, perubahan sistem pemilihan kepala daerah tidak bisa dilakukan secara sepihak. Jika pemerintah memilih opsi Pilkada tidak langsung, maka aturannya harus diubah terlebih dahulu.
Baca Juga: 422 Orang di Kutim Terindikasi Idap HIV, KPAD Akui Sulit Jangkau Pria Berhubungan Sesama Jenis
"Jadi sekali lagi bagi saya, pemerintah sudah mempertimbangkan baik buruknya. Ada plus minusnya," ujar Novel. Ia juga menyinggung pendapat tokoh nasional yang menilai kondisi demokrasi Indonesia saat ini masih perlu penguatan.
"Memang saat ini Indonesia belum siap untuk pemilihan langsung. Kita masih harus siap dengan pemilihan tidak langsung," pungkasnya. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki