KALTIMPOST.ID-Progres pembangunan program Sekolah Rakyat di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dinilai tertinggal dibandingkan sejumlah daerah lain.
Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menyebut beberapa daerah sudah menunjukkan perkembangan karena lebih dahulu disurvei oleh Kementerian Sosial.
Menurut dia, hasil survei di berbagai wilayah berbeda-beda. “Beberapa daerah di survei dan dinyatakan layak, ada juga tidak layak. Kita bahkan belum di survei,” ujarnya.
Program Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah pusat di bawah Kementerian Sosial menggunakan anggaran APBN.
Meski pembangunan dilakukan pusat, pemerintah daerah wajib menyiapkan lahan sebagai lokasi pembangunan. Lahan tersebut nantinya akan disurvei untuk menentukan kelayakannya.
Mahyunadi menjelaskan, Pemkab Kutim telah menyediakan lahan seluas delapan hektare di kawasan Jalan Simono, Teluk Lingga, Sangatta Utara.
Saat ini, lahan tersebut sedang diproses oleh Badan Pertanahan Nasional untuk proses sertifikasi.
“Kita sudah mempersiapkan lahan delapan hektare untuk membuat Sekolah Rakyat. Tapi belum di survei,” lanjutnya.
Ia menambahkan, pihaknya telah menghadap Menteri Sosial untuk mendorong percepatan realisasi pembangunan Sekolah Rakyat di Kutim.
“Pak Menteri mengatakan bahwa akan segera datang ke Kutai Timur untuk melakukan survei habis Lebaran,” ungkapnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Kutim, Ernata menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat di Kutim dirancang untuk menampung hingga 15 ribu anak yang tercatat dalam kategori desil satu dan dua pada Data Terpadu Sosial Ekonomi (DT-SEN).
Meski demikian, Dinas Sosial masih akan melakukan proses verifikasi dan validasi ulang. “15 ribu itu kita akan verval, siapa yang bersedia dan siapa yang tidak,” kata Ernata.
Program SR ini akan menampung siswa mulai SD, SMP, hingga SMA dalam satu kompleks. Seluruh kebutuhan siswa, mulai pakaian, perlengkapan belajar, hingga tempat tinggal di asrama, akan ditanggung pemerintah pusat.
JUFRIADI
Editor : Romdani.