SANGATTA - Keterbatasan infrastruktur menjadi penghambat utama operasional Bandara Uyang Lahai di Kecamatan Kongbeng, Kutai Timur (Kutim). Hingga kini, jalur udara menuju wilayah berbagai wilayah Kutim ini belum bisa diandalkan karena landasan pacu bandara tersebut masih berupa tanah.
Setiap kali terjadi hujan, kegiatan penerbangan langsung terhenti. Permukaan tanah yang menjadi landasan berubah licin dan dinilai tidak aman untuk pendaratan pesawat. Situasi ini membuat tiga kecamatan seperti Kongbeng, Muara Wahau, dan Telen kehilangan akses udara dan kembali bergantung pada jalur darat.
Camat Kongbeng, Petrus Ivung, menyampaikan bahwa kondisi tersebut sudah berlangsung lama dan belum mendapat penyelesaian memadai. Ia menilai landasan yang diperkeras akan langsung mengurangi ketergantungan bandara pada cuaca.
Baca Juga: Aparatur Desa Korupsi Rp 2,1 Miliar di Kutim Tidak Lama Lagi Diadili di Pengadilan
“Kalau landasan ini sudah di cor, saya yakin pasti tidak ada kendala,” ujarnya. Bandara Uyang Lahai ini sebenarnya memiliki panjang lahan hingga 2.300 meter.
Namun, landasan yang dibangun baru 820 meter dan belum dilapisi aspal atau beton. Keterbatasan ini membuat hanya pesawat kecil berkapasitas delapan hingga sembilan penumpang yang bisa masuk.
Menurut Petrus, jika perbaikan dilakukan, bandara dapat dimanfaatkan lebih luas oleh perusahaan perkebunan dan masyarakat pedalaman.
“Yang seharusnya ini bandara kita sudah dipakai, sudah dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan sekitar termasuk masyarakat yang beberapa kecamatan,” katanya.
Baca Juga: Temuan DLH Kutim Ungkap Indikasi Kolam KPC Bermasalah, Komisi XII DPR RI Siap Turun ke Lapangan
Selain persoalan fisik, dokumen administrasi berupa Register Bandar Udara (RBU) juga belum sepenuhnya rampung. Tanpa dokumen tersebut, bandara perintis tidak bisa masuk sistem navigasi nasional, sehingga operasionalnya tidak dapat berjalan optimal.
Bandara yang mulai dibangun pada 1976 dan diresmikan pada 19 September 2013 itu berada di lokasi strategis untuk menghubungkan wilayah pedalaman. Namun, tanpa pengerasan landasan serta kelengkapan administrasi, pemanfaatannya tidak bisa maksimal.
Petrus mengaku terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan Kementerian Perhubungan agar percepatan pembangunan bisa berjalan.
“Kita komunikasi dengan pihak kementerian, dan koordinasi dengan pihak Kabupaten Kutim juga. Kita akan bersama-sama,” pungkas Petrus. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki