Kondisi ini menandai perlambatan tajam di daerah yang selama ini bergantung pada sektor pertambangan sebagai penopang utama ekonomi.
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menyebut penurunan tersebut berkaitan erat dengan kebijakan pengurangan produksi batu bara oleh pemerintah pusat sepanjang 2025. “Ini kebijakan pemerintah pusat untuk mengurangi produksi batubara di 2025 kemarin,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas perusahaan tambang di Kutim. Sejumlah perusahaan dilaporkan mengalami penurunan produksi cukup besar.
“Saya dapat laporan dari Indominco sekitar 50 persen, saya dapat laporan indeksim sekitar 30-40 persen,” katanya.
Pemerintah daerah, lanjutnya, kini mendorong penguatan sektor alternatif seperti pertanian dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai penopang ekonomi.
Namun demikian, ia mengingatkan pertumbuhan ekonomi bersifat agregat dan tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat.
“Karena satu sisi pertumbuhan ekonomi itu kan agregat ya. Seandainya itu langsung berpengaruh terhadap kesejahteraan mungkin oke, tapi belum pasti,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kebijakan pengurangan produksi batu bara merupakan kewenangan pemerintah pusat, sementara dampaknya dirasakan langsung oleh daerah. “Kalau pengurangan batu bara ini kebijakan sana (pemerintah pusat), kita yang kena imbasnya,” tutupnya. (*)
Editor : Sukri Sikki