KALTIMPOST.ID, SANGATTA – Realisasi belanja modal Pemerintah Kabupaten Kutai Timur hingga akhir Maret 2026 mendapat sorotan dari DPRD.
Serapan anggaran dinilai masih sangat rendah, meski dana transfer dari pemerintah pusat mulai masuk. Kondisi ini dikhawatirkan menghambat percepatan pembangunan serta memperlambat perputaran ekonomi daerah.
Anggota DPRD Kutim, Faizal Rachman, mengungkap adanya ketimpangan antara dana transfer yang diterima dengan realisasi belanja modal.
Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Kutim dinilai tertinggal dibanding daerah lain.
Baca Juga: Pulau Miang di Kutai Timur Ramai Diserbu Wisatawan, Begini Pengamanan yang Diberlakukan
Ia mencontohkan Jawa Barat yang justru mampu merealisasikan belanja modal meski belum menerima transfer dari pusat.
“Transfer pusat ke Jawa Barat masih nol. Tapi sampai Maret, belanja modalnya sudah mencapai Rp585 miliar,” ujarnya.
Sementara itu, hingga Maret 2026, dana transfer pusat ke Kutim disebut telah mencapai sekitar Rp485 miliar. Namun, realisasi belanja modal masih sangat minim, bahkan nyaris nol.
Faizal menilai kondisi ini menunjukkan pelaksanaan APBD belum berjalan optimal, meski anggaran telah disahkan sebelumnya.
Ia pun meminta pemerintah daerah segera mempercepat pelaksanaan program agar manfaat pembangunan bisa dirasakan masyarakat.
“Mohon atensinya agar APBD yang sudah disahkan segera dilaksanakan, sehingga pembangunan bisa berjalan dan dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Baca Juga: Polres Kutai Timur Siapkan Lima Pos Pengamanan Lebaran, Ini Titik Lokasinya
Menanggapi hal tersebut, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setkab Kutim, Noviari Noor, mengakui bahwa percepatan penyerapan anggaran masih berproses.
Menurutnya, pemerintah daerah tetap berupaya mendorong percepatan meski dihadapkan pada ketidakpastian transfer dana dari pusat.
“Kita tidak bisa memprediksi transfer ke daerah. Itu yang menjadi salah satu tantangan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pelaksanaan kegiatan sebenarnya sudah memiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Namun, realisasi di lapangan masih menunggu percepatan dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
“Mudah-mudahan April ini sudah bisa berjalan,” katanya.
Noviari menambahkan, meski ada potensi pergeseran anggaran yang menyebabkan keterlambatan, pemerintah tetap berkomitmen menjalankan program yang telah direncanakan.
“Kami akan tetap berusaha menjalankan program-program yang sudah disusun,” pungkasnya. (*)
Editor : Ery Supriyadi