KALTIMPOST.ID, SANGATTA - Wacana penghapusan Bantuan Keuangan (Bankeu) oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menuai penolakan dari kalangan legislatif. DPRD Kaltim menilai kebijakan tersebut berpotensi menghambat pembangunan di daerah.
Anggota DPRD Kaltim, Arfan, menyampaikan keberatannya usai mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kutai Timur (Kutim) 2027 di Kantor Bupati Kutim, Selasa (7/4).
Menurutnya, isu penghapusan Bankeu mencuat dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim dan langsung memicu reaksi keras dari legislatif.
"Kami di DPRD secara tegas menyatakan tidak sepakat. Teman-teman di Banggar meradang karena Bankeu ini adalah instrumen vital bagi kami untuk menjawab aspirasi konstituen di daerah pemilihan masing-masing," ujarnya.
Baca Juga: Penyelewengan BBM Solar dan Pertalite Terungkap, Ini Modusnya
Arfan menjelaskan, Bankeu selama ini menjadi salah satu jalur penting untuk mengakomodasi usulan pembangunan masyarakat yang tidak tercover dalam APBD kabupaten maupun program rutin organisasi perangkat daerah (OPD) provinsi.
Ia menilai, tanpa Bankeu, banyak kebutuhan masyarakat di daerah berpotensi tidak tertangani, termasuk di Kutim yang menjadi daerah pemilihannya.
"Jika Bankeu ditiadakan, pembangunan di daerah yang bersumber dari usulan langsung masyarakat terancam terhambat. Untuk tahun 2025 saja, banyak aspirasi masyarakat Kutim yang sudah kami perjuangkan. Jika ini hilang, tentu akan sangat mengecewakan masyarakat," tambahnya.
Kekhawatiran tersebut semakin menguat lantaran hingga kini alokasi Bankeu disebut belum masuk dalam perencanaan anggaran atau masih kosong dalam “kamus usulan”.
Baca Juga: 68 Perusahaan Sawit Disisir, Pemprov Kaltim Mulai Kejar Pajak Air yang Selama Ini “Bocor”
Terpisah, Ketua DPRD Kutim, Jimmi, menilai kebijakan tersebut merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Meski demikian, ia berharap tetap ada skema alternatif untuk mendukung pembangunan daerah. "Itu urusan provinsi, bukan urusan kita," ujarnya singkat.
Ia menambahkan, selama ini Bankeu banyak digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur di daerah. "Bankeu itu khususnya kan infrastruktur biasanya sistem. Ya, kita berharap ada alternatif lain lagi untuk bisa maksimalkan infrastruktur kita," lanjut Jimmi.
Meski demikian, DPRD Kaltim memastikan akan terus melakukan komunikasi dengan pemerintah provinsi agar kebijakan tersebut dapat ditinjau kembali. "Kami akan terus kawal agar aspirasi masyarakat di daerah tidak terputus hanya karena perubahan kebijakan di tingkat provinsi," tutup Arfan. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo