KALTIMPOST.ID, SANGATTA – Teknologi kecerdasan buatan (AI) yang mampu mendeteksi dugaan pemborosan hingga kejanggalan anggaran pengadaan pemerintah mulai menjadi perhatian publik.
Di tengah ramainya pembahasan soal sistem AI Nemesis Assai, Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi, menilai pemanfaatan teknologi tersebut penting untuk mendukung transparansi dan pengawasan penggunaan anggaran pemerintah.
Baca Juga: Harkitnas 2026 di Balikpapan: Wali Kota Ajak Jaga Persatuan dari Isu Perpecahan
Nemesis sendiri merupakan sistem AI yang dikembangkan di Indonesia untuk memproses jutaan data pengadaan barang dan jasa pemerintah dari platform terbuka seperti SIRUP dan INAPROC. Sistem tersebut bekerja dengan menandai paket pengadaan yang dianggap tidak wajar, mulai harga satuan terlalu tinggi hingga indikasi pemborosan anggaran.
Di Kutim, isu pengadaan pemerintah kerap menjadi sorotan warganet di media sosial karena nilai sejumlah proyek dinilai cukup besar.
Menanggapi hal itu, Jimmi menilai penggunaan teknologi AI dalam pengawasan anggaran merupakan langkah yang positif.
Baca Juga: Berkali-kali Makan Korban, Penangkaran Buaya di Kutim Belum Juga Terealisasi
Dia mengatakan, teknologi seperti AI dapat membantu menertibkan berbagai kebijakan atau penggunaan anggaran yang dinilai melenceng dari kepentingan masyarakat. “Teknologi seperti itu penting untuk menertibkan hal-hal yang memang melenceng dari komitmen pemerintah terhadap masyarakat,” katanya.
Menurut Jimmi, anggaran pemerintah semestinya diarahkan pada program-program produktif yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“APBD maupun APBN itu harus diarahkan ke cara yang produktif, membantu menumbuhkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Baca Juga: Wabup Suhuk: Hari Kebangkitan Nasional Jadi Momentum Bangkitkan Generasi Muda Mahulu
Ia juga menilai keterbukaan informasi publik saat ini semakin sulit dihindari seiring perkembangan teknologi digital dan AI.
“Zaman sekarang ini enggak ada lagi yang bisa disembunyikan. Semua bisa terbuka. Ada AI yang memudahkan dan mau tidak mau harus digunakan,” tuturnya.
Selain untuk pengawasan anggaran, Jimmi berharap teknologi AI juga dapat dimanfaatkan pemerintah untuk memangkas proses birokrasi yang selama ini dinilai memakan waktu dan biaya. “Kami harapkan kementerian maupun pemerintah bisa mempersingkat proses birokrasi itu dengan AI,” katanya.
Ia mencontohkan proses konsultasi ke pemerintah provinsi maupun kementerian yang selama ini masih membutuhkan perjalanan dinas dan asistensi tatap muka.
“Kalau bisa pakai AI aja. Jadi 24 jam kita bisa asistensi dengan itu dan tentu berbasis pada undang-undang,” tandasnya. (*)
Editor : Dwi Restu A