KALTIMPOST.ID, SANGATTA - Pengerjaan drainase di Jalan Poros Bengalon, tepatnya di sekitar ruas Jalan Simpang Perdau, Kutai Timur (Kutim) disorot anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Proyek tersebut dinilai kurang tepat sasaran karena kondisi di lokasi tidak menunjukkan adanya persoalan genangan air maupun kebutuhan pengaliran air.
Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi NasDem, Arfan mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, pekerjaan yang sedang berlangsung merupakan titik pertama dari lima titik pembangunan drainase yang direncanakan.
Baca Juga: Sinergi Pendidikan dan Teknologi, SMK 1 Linggang Bigung dan Diskominfo Kubar Teken MoU
Namun, pelaksanaan proyek di lokasi tersebut dinilai belum memberikan manfaat yang signifikan. Sebab, kawasan itu tidak ditemukan permasalahan genangan air, sementara kondisi jalan juga masih dalam keadaan baik dan layak.
Menurutnya, fungsi drainase pada dasarnya untuk mengatasi genangan atau mengalirkan air ke lokasi yang membutuhkan penanganan. Sementara lokasi proyek berada di kawasan perbukitan yang tidak menunjukkan persoalan air sebagai dasar pembangunan drainase.
"Dari informasi yang kami peroleh, ini baru titik pertama dari lima titik pekerjaan. Tetapi pelaksanaannya kurang tepat sasaran karena di lokasi tidak ada persoalan genangan maupun kebutuhan saluran air," ujarnya, Rabu (8/6).
Baca Juga: Fraksi Gerindra Tagih Strategi Nyata Berantas Kebocoran Pajak dan Parkir di Balikpapan
Arfan menambahkan, berdasarkan keterangan para pekerja di lapangan, masih terdapat lima titik pekerjaan lanjutan yang akan dikerjakan. Karena itu, ia berharap penentuan lokasi berikutnya benar-benar mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat.
"Pelaksanaan pekerjaan yang tidak tepat sasaran berpotensi kurang memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Bahkan, kondisi tersebut dinilai dapat mengurangi efektivitas penggunaan anggaran pembangunan infrastruktur," tegasnya.
Baca Juga: Turun ke Sirnas C Pupuk Kaltim Open 2026, PB Hevindo Bidik Tiga Emas
Dia berharap instansi teknis, baik Dinas Pekerjaan Umum maupun Balai Jalan Nasional yang menangani proyek tersebut, melakukan peninjauan kembali terhadap lokasi pekerjaan berikutnya. (*)
Editor : Sukri Sikki