KALTIMPOST.ID, SANGATTA – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kutai Timur (Kutim) 2027 masih didominasi belanja operasi. Kondisi ini membuat alokasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur lebih kecil dibanding anggaran operasional pemerintahan.
Dalam proyeksi APBD 2027, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 6,1 triliun. Angka tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 433,8 miliar, pendapatan transfer Rp 5,626 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 39,37 miliar.
Baca Juga: Proyek Strategis Kutim Berpotensi Tertunda karena Tersendatnya Dana Transfer dari Pusat
Sementara itu, belanja daerah dirancang sebesar Rp 6,075 triliun. Belanja operasi menjadi komponen terbesar dengan nilai Rp 3,557 triliun. Sedangkan belanja modal hanya Rp 1,707 triliun, belanja transfer Rp 780,47 miliar, dan belanja tidak terduga Rp 30 miliar.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim Januar Bayu Irawan mengatakan, besarnya porsi belanja operasi tidak terlepas dari menurunnya kemampuan fiskal daerah. Menurutnya, pemerintah harus memastikan pelayanan publik tetap berjalan sebelum mengalokasikan anggaran lebih besar untuk pembangunan infrastruktur.
"Posisi APBD kita kan menurun. Dengan posisi menurun seperti ini tidak mungkin semua bisa dipenuhi. Bukan berarti infrastruktur tidak penting, tetapi kita harus memprioritaskan bagaimana pelayanan publik bisa jalan dulu," ujarnya, Rabu (29/7).
Baca Juga: Preservasi Jalan Muara Muntai-Blusuh Terus Berprogres, Pengecoran Rigid Beton Capai Tiga Kilometer
Ia menjelaskan, fokus anggaran saat ini disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami defisit. Karena itu, pemerintah memilih mendahulukan belanja yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat.
"Jadi pelayanan publik yang utama. Ketika pelayanan publik jalan, baru setelah itu infrastruktur. Ini mode kita di posisi defisit. Ketika posisi normal, mungkin kita bisa berimbang antara infrastruktur dengan pelayanan publik," katanya.
Baca Juga: Pemkab Kutai Barat Gelar Rakor Penataan Ruang Publik Melak
Rancangan APBD 2027 tersebut masih akan dibahas bersama DPRD Kutim sebelum ditetapkan menjadi APBD Tahun Anggaran 2027. (*)
Editor : Sukri Sikki