KALTIMPOST.ID, SANGATTA - Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kutai Timur (Kutim) kembali menjadi sorotan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim menduga kepadatan antrean kendaraan diesel tidak sepenuhnya disebabkan tingginya kebutuhan operasional angkutan.
Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menduga ada praktik pengetapan BBM bersubsidi yang ikut memperpanjang antrean. Solar yang dibeli berulang kali diduga kembali dijual kepada pihak lain, termasuk untuk kebutuhan sektor industri.
Baca Juga: Sembilan IPA Tirta Kencana Kurangi Operasional akibat Intrusi Air Laut
Mahyunadi menilai pola antrean kendaraan yang terjadi setiap hari menjadi salah satu indikasi. Sebab, berdasarkan pengamatannya, kapasitas tangki sejumlah kendaraan angkutan sebenarnya cukup untuk menunjang operasional lebih dari sehari.
Ia mencontohkan saat menyewa truk untuk mengangkut tanah urukan masjid. Saat itu, sopir truk menyebut solar yang diisi mampu digunakan untuk operasional hingga satu setengah hari.
“Saya kemarin ngangkut tanah untuk urukan masjid, saya bilang ini kamu antre sehari, BBM ini cukup tidak untuk satu hari? Cukup untuk satu hari setengah katanya. Tapi kenapa mereka harus antre tiap hari?” ungkap Mahyunadi.
Baca Juga: Antisipasi Kelangkaan hingga Akhir Tahun, Pemkab PPU Ajukan Tambahan Kuota Biosolar dan Pertalite
Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai alasan kendaraan harus kembali mengantre untuk mendapatkan Solar setiap hari. Ia menduga kebutuhan BBM untuk operasional kendaraan bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan antrean panjang.
“Berarti kita harus sepakati bahwa adanya antrean itu bukan karena kebutuhan transpor orang, adanya antrean itu karena ada pengetap,” tegasnya.
Baca Juga: Penerbangan Samarinda-Jakarta Kembali Normal, Penumpang Diminta Tetap Pantau Informasi
Mahyunadi juga menyinggung dugaan pengoplosan Solar bersubsidi dengan minyak industri. Menurut dia, praktik tersebut perlu mendapat perhatian melalui pengawasan yang lebih ketat dan penindakan apabila ditemukan pelanggaran.
Di sisi lain, Mahyunadi mengusulkan perubahan skema subsidi BBM. Menurutnya, subsidi sebaiknya tidak diberikan pada komoditas minyak, tetapi dialihkan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Lebih baik subsidi itu dicabut, uangnya dialihkan langsung dibagikan kepada masyarakat kecil, itu baru tepat subsidi itu. Kalau dibagikan kepada minyak, ya terjadi permainan lagi,” pungkasnya. (*)
Editor : Sukri Sikki