UJOH BILANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahuku) Stephanus Madang, menegaskan bahwa regulasi terkait Tenaga Non-PNS (TNP) saat ini masih dalam proses di tingkat kementerian dan lembaga. Menurutnya, implementasi kebijakan di daerah akan mengikuti turunan dari regulasi tersebut.
"Ada regulasi yang diterbitkan nanti oleh kementerian/lembaga terkait. Nanti implementasinya di daerah tentu ada turunannya. Kalau bentuknya Peraturan Menteri (Permen) atau Keputusan Menteri, maka akan dituangkan lagi melalui Peraturan Bupati (Perbup) atau Surat Keputusan (SK) kita," ujarnya kepada Kaltim Post, Rabu (16/4).
Dr. Stephanus juga menekankan bahwa hingga saat ini belum ada perubahan dari sisi penganggaran untuk TNP. "Secara penganggaran tidak ada perubahan untuk sementara. Kita masih mengakomodasi semua TNP dalam penggajian sambil menunggu proses ke depannya seperti apa," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa kondisi di berbagai daerah saat ini masih sangat variatif, sehingga pihaknya tidak ingin mengambil langkah tergesa-gesa. "Belum ada kepastian yang seperti apa. Jadi kita juga tidak boleh gegabah atau terburu-buru mengambil kebijakan sebelum ada regulasi atau ketentuan turunannya yang legal formal memperkuat kebijakan kita," paparnya.
Saat ditanya terkait jumlah tenaga kerja paruh waktu di Mahulu, Stephanus mengaku belum memiliki data resmi. "Untuk data teknis saya mohon maaf karena belum mendapat data secara formal dari BKPSDM. Nanti bisa didalami dengan BKPSDM untuk mengetahui secara detail, baik yang paruh waktu, P3K, maupun komposisi lainnya," ucapnya.
Ia juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat, akan ada gelombang kedua tes P3K yang tentunya akan berdampak pada data yang sangat dinamis. "Perubahan-perubahan akan terus terjadi, dan ini perlu disesuaikan dalam pengambilan kebijakan ke depan," tutupnya.
Editor : Muhammad Ridhuan