KALTIMPOST.ID, LONG APARI – Masyarakat di wilayah perbatasan Mahakam Ulu masih menghadapi tantangan besar dalam akses layanan dasar.
Kondisi jalan yang sulit ditembus dan terbatasnya tenaga kesehatan menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya tuntas.
Di tengah tantangan itu, sinergi antara eksekutif dan legislatif daerah menjadi kunci agar program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat hingga ke pelosok.
Baca Juga: Minim Dokter Spesialis di Perbatasan, Bupati Mahulu Janji Perjuangkan Tambahan Tenaga Medis
Ketua DPRD Mahakam Ulu, Devung Paran, menyampaikan dukungan penuh terhadap program kerja 100 hari Bupati Angela Idang Belawan dan Wakil Bupati Suhuk.
Menurutnya, program yang dijalankan sejauh ini telah menyentuh kebutuhan paling mendasar warga, terutama di daerah pedalaman seperti Kecamatan Long Apari.
“DPRD sangat mendukung apa yang menjadi program kerja 100 hari dari Ibu Bupati dan Pak Wakil Bupati. Program seperti gerakan pangan murah dan pelayanan kesehatan gratis ini sangat diharapkan masyarakat, terutama di lima kecamatan, termasuk Long Apari,” ujar Devung di sela kegiatan pelayanan terpadu di Long Apari, Kamis (23/10).
Ia berharap, rangkaian program tersebut tidak berhenti pada pelaksanaan jangka pendek.
Devung menekankan pentingnya keberlanjutan agar manfaatnya benar-benar terasa bagi masyarakat.
“Sudah disampaikan oleh Ibu Bupati, tenaga medis di Long Apari akan terus diperjuangkan agar terpenuhi. Itu langkah penting supaya masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak,” tambahnya.
Selain persoalan kesehatan, Devung juga menyoroti kendala besar lain yang dihadapi warga Long Apari, yakni akses jalan.
Jalur darat yang belum sepenuhnya tembus dari Kutai Barat ke Mahakam Ulu membuat distribusi bahan pokok dan layanan publik tersendat setiap tahun.
“Setiap tahun Long Apari mengalami kelangkaan sembako. Permasalahan utamanya adalah infrastruktur jalan. Kalau akses sudah terbuka, semuanya akan lebih mudah—mulai dari logistik pangan, kesehatan, hingga pendidikan,” jelasnya.
DPRD, kata Devung, akan bersinergi dengan pemerintah daerah untuk memperjuangkan percepatan pembangunan jalan tersebut ke pemerintah pusat, khususnya Kementerian PUPR.
“Komitmen kami di DPRD adalah bersama kepala daerah memperjuangkan agar pembangunan infrastruktur jalan di Long Pahangai dan Long Apari segera masuk dalam anggaran Kementerian PUPR,” tegasnya.
Baca Juga: Dana Rp234 Triliun Mengendap di Bank, Tapi Daerah Selalu Teriak Kekurangan Dana
Menurut Devung, pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan dasar seperti kesehatan serta pendidikan merupakan fondasi utama pemerataan pembangunan di Mahakam Ulu.
Dengan begitu, masyarakat di wilayah perbatasan dapat menikmati hak yang sama seperti warga di pusat kabupaten. (*)
Editor : Ery Supriyadi