UJOH BILANG – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menerima kunjungan Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Timur, Jarwoko, dalam rangka membahas penguatan program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, hingga pendidikan nonformal di Mahulu.
Sekretaris Kabupaten Mahulu, Stephanus Madang, mengatakan kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk menindaklanjuti implementasi kebijakan pemerintah pusat terkait pendidikan anak usia dini.
“Kita menerima tamu dan dikunjungi langsung oleh Pak Dr. Jarwoko sebagai Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Banyak hasil diskusi dengan beliau tadi, terutama terkait implementasi Peraturan Presiden Nomor 3 maupun Permen Nomor 6 tentang PAUD,” ujar Stephanus Madang.
Ia menegaskan, hasil pembahasan tersebut akan segera ditindaklanjuti di tingkat kabupaten guna memperkuat pelaksanaan program prioritas pendidikan di Mahulu.
“Intinya kita akan memperkuat ke depan bagaimana pelaksanaan program prioritas untuk anak-anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal ini bisa berjalan dengan baik di Kabupaten Mahulu,” katanya.
Menurutnya, perhatian terhadap sektor pendidikan juga mendapat dukungan penuh dari Bupati Mahulu, Angela Idang Belawan, yang juga menjabat sebagai Bunda PAUD Mahulu.
“Ke depan bisa ada program yang menyentuh tenaga pengajar, sarana-prasarana maupun siswanya,” tambahnya.
Selain membahas penguatan PAUD, Stephanus Madang juga menyoroti persoalan anak putus sekolah yang masih ditemukan di wilayah Mahulu. Ia mengakui ada beberapa faktor penyebab, termasuk kondisi ekonomi keluarga.
“Memang ada indikasi beberapa anak putus sekolah karena sesuatu hal, termasuk tadi ada contoh kasus di mana anak membantu orang tuanya mendulang,” ungkapnya.
Namun demikian, ia menilai kondisi tersebut tidak terjadi secara menyeluruh di Mahulu. Karena itu, edukasi kepada orang tua dinilai sangat penting agar pendidikan anak tetap menjadi prioritas utama.
“Tentu ini harus ada edukasi untuk orang tua, pertama lebih mengedepankan pendidikan anak-anaknya,” ujarnya.
Ia meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mahulu untuk terus melakukan penguatan secara berkala dengan turun langsung ke kampung, kecamatan, maupun sekolah-sekolah.
“Hal-hal seperti ini jangan sampai terjadi, apalagi anak tidak sekolah ataupun putus sekolah,” tegasnya.
Stephanus juga mengungkapkan bahwa sejumlah program penanganan anak putus sekolah sebenarnya sudah disiapkan oleh dinas terkait dan tinggal menunggu penguatan administrasi.
“Saya tanya tadi, ternyata programnya sudah ada, tinggal dibuatkan SK-nya saja,” katanya.
Ia pun berharap dukungan media turut membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan bagi anak-anak di Mahulu.
“Mohon support juga dari media, bagaimana memberikan pencerahan kepada orang tua. Tapi saya yakin kondisi di Mahulu tidak separah di daerah lain, yang anak-anak usia sekolah justru lebih banyak bekerja,” tutupnya. (*)
Editor : Ismet Rifani