KALTIMPOST.ID, UJOH BILANG – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menegaskan komitmennya mendukung pelaksanaan Program EnABLE sebagai bagian dari implementasi Program Pengurangan Emisi (Emission Reduction Program/ERP) di Provinsi Kalimantan Timur.
Dukungan tersebut diwujudkan melalui kolaborasi dengan Kemitraan dan berbagai pihak untuk mendorong penguatan kapasitas masyarakat, termasuk pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA).
Hal itu disampaikan Asisten III Sekretariat Kabupaten Mahulu, Kristina Tening, usai mengikuti Pertemuan Multi Stakeholder Tingkat Kabupaten untuk Sosialisasi Program EnABLE dalam Mendukung Program Pengurangan Emisi (ERP) di Provinsi Kalimantan Timur, di Balai Adat Ujoh Bilang, Selasa (7/7).
Kristina mengatakan Pemkab Mahulu siap berkolaborasi dengan Kemitraan dalam mendukung pelaksanaan program, termasuk menyediakan informasi dan dukungan yang diperlukan selama kegiatan berlangsung.
"Kami siap berkolaborasi. Apabila ada informasi yang dibutuhkan dari pemerintah, kami akan memberikan dukungan agar pelaksanaan program berjalan dengan baik," ujarnya.
Baca Juga: DLH Kaltim ke Pulau Miang Pekan Depan, Sudah Kantongi Dugaan Sumber Pencemaran
Ia menjelaskan, lokus Program EnABLE di Mahulu berada di Kecamatan Long Pahangai sehingga pelaksana program dipersilakan berkoordinasi langsung dengan masyarakat. Menurutnya, seluruh kampung di Mahulu memiliki potensi hutan yang besar sehingga peluang pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) juga terbuka luas.
Namun, Kristina menegaskan setiap usulan pengakuan MHA harus melalui kajian mendalam, terutama terkait status lahan, agar tidak memunculkan konflik di kemudian hari.
"Yang paling kami inginkan adalah tidak ada konflik. Karena itu setiap usulan harus dikaji terlebih dahulu, terutama terkait status lahan," tegasnya.
Baca Juga: Perdana di Kutai Barat! Pemkab Matangkan Job Fair 2026 untuk Dongkrak Penyerapan Tenaga Kerja Lokal
Sementara itu, Project Team Leader EnABLE Kemitraan, Ade Siti Barokah, menjelaskan bahwa Program EnABLE merupakan program pendukung implementasi Program Pengurangan Emisi di Kalimantan Timur, bukan program yang berdiri sendiri.
Menurutnya, Program EnABLE menjangkau 71 desa di empat kabupaten di Kalimantan Timur. Khusus di Mahulu, program dilaksanakan di 10 desa di Kecamatan Long Pahangai dengan menggandeng dua organisasi masyarakat sipil, yakni Titian Lestari dan Perkumpulan Nurani Perempuan, sebagai mitra pendamping masyarakat.
"Kami ingin memastikan seluruh masyarakat di desa, termasuk kelompok perempuan, masyarakat adat, kelompok rentan dan kelompok marginal, memperoleh informasi yang sama mengenai Program Pengurangan Emisi dan peluang pembiayaan dari FCPF," katanya.
Baca Juga: Pencurian Berantai di Rumah Kos Sangatta Terungkap, Pelaku Mengaku Demi Judi Online
Ade menjelaskan, pendampingan tidak hanya berupa sosialisasi, tetapi juga membantu masyarakat menyusun rencana aksi yang nantinya dapat diajukan untuk memperoleh dukungan pembiayaan. Pendampingan dilakukan mulai dari pemetaan potensi desa, penyusunan proposal, hingga membuka akses terhadap berbagai sumber pendanaan.
Selain itu, masyarakat akan didampingi dalam mengidentifikasi komoditas unggulan yang berpotensi dikembangkan sebagai sumber ekonomi berkelanjutan.
"Teman-teman CSO akan membantu memetakan potensi desa, menentukan komoditas yang layak dikembangkan, menyusun proposal, hingga membuka akses terhadap pembiayaan lain yang relevan," jelasnya.
Ia menambahkan, pada tahap awal Program EnABLE akan berlangsung selama sekitar delapan hingga sembilan bulan di desa-desa sasaran. Selama periode tersebut, pendampingan dilakukan secara intensif bersama masyarakat.
Ade menegaskan bahwa pengurangan emisi tidak selalu berarti membatasi aktivitas masyarakat di kawasan hutan. Sebaliknya, program ini mendorong penguatan praktik-praktik yang sejak lama dilakukan masyarakat secara lestari, sekaligus mengembangkan mata pencaharian yang ramah lingkungan.
Beberapa potensi yang dapat dikembangkan antara lain budidaya madu hutan, penghijauan, penanaman pohon, hingga pengembangan komoditas lokal seperti kakao dan kopi.
Menurutnya, Titian Lestari memiliki pengalaman dalam pengembangan produk cokelat berbahan baku lokal yang dapat menjadi salah satu model penguatan ekonomi masyarakat di Mahulu.
"Intinya, kami ingin mendukung masyarakat menjaga hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan melalui pengembangan ekonomi yang berkelanjutan," pungkasnya. (*)
Editor : Sukri Sikki