Bupati Mahulu Akui Mandatory Spending Pendidikan 20 Persen Masih Jadi Tantangan

Jody Kristianto • Dipublikasikan Rabu, 22 Juli 2026 | 12:08 WIB
Bupati Mahulu Angela Idang Belawan bercengkrama dengan anak-anak saat monitor dan evaluasi ke TK Merpati, Rabu (22/7). (JODY KRISTIANTO/KP)
Bupati Mahulu Angela Idang Belawan bercengkrama dengan anak-anak saat monitor dan evaluasi ke TK Merpati, Rabu (22/7). (JODY KRISTIANTO/KP)

 

KALTIMPOST.ID, UJOH BILANG – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Angela Idang Belawan mengakui pemerintah daerah masih menghadapi tantangan dalam memenuhi ketentuan mandatory spending atau alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD.

Meski demikian, Pemkab Mahulu berkomitmen terus memaksimalkan berbagai program pendidikan agar target tersebut dapat didekati. Hal itu disampaikan Angela saat diwawancarai usai melakukan monitoring dan evaluasi di TK Merpati dan TK Pembina, Rabu (22/7).

Baca Juga: Bupati Mahulu Siapkan Pelatihan Guru dan Orangtua, Perkuat Pendidikan Inklusi Sejak PAUD

Menurut Angela, hingga saat ini porsi anggaran pendidikan di Mahulu memang belum mencapai angka 20 persen sebagaimana ketentuan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh struktur belanja daerah dan besarnya kebutuhan program yang belum seluruhnya dapat dihitung sebagai belanja pendidikan.

"Memang mandatory spending pendidikan kita sampai saat ini belum mencukupi. Banyak sekali kegiatan yang ingin kita buat, tetapi tidak semuanya bisa dihitung untuk mencapai 20 persen sebagaimana yang dipersyaratkan," ujarnya.

Baca Juga: Bupati Mahulu Ajak Masyarakat Hibahkan Lahan, Targetkan TK Negeri Baru Dibangun Tahun Depan

Meski begitu, Pemkab Mahulu terus berupaya meningkatkan porsi anggaran pendidikan melalui berbagai program prioritas, mulai dari pelatihan tenaga pendidik hingga pembangunan dan peningkatan fasilitas sekolah.

"Dari berbagai upaya perbaikan ini memang kita belum bisa memastikan seberapa besar nanti dapat menutup kekurangan tersebut. Tetapi kita berusaha semaksimal mungkin, baik melalui pelatihan-pelatihan maupun pembangunan sekolah," kata Angela.

Ia menjelaskan, sebagian besar bangunan sekolah di Mahulu telah mendapatkan perbaikan, termasuk pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar mengajar. Saat ini, perhatian pemerintah lebih difokuskan pada fasilitas pendidikan anak usia dini.

"Hampir semua bangunan sekolah sudah kita perbaiki dan sarana-prasarananya kita lengkapi. Tinggal TK yang memang masih membutuhkan perhatian khusus," jelasnya.

Baca Juga: Rita Asmara Dewi Resmi Nakhodai DPC PKB Kutai Barat, Usung Semangat Baru Bangun Kubar

Angela menilai pemenuhan alokasi 20 persen APBD untuk sektor pendidikan menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Mahulu. Namun, hal itu tidak mengurangi komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

"Untuk Mahakam Ulu sendiri, mencapai 20 persen dari APBD memang tidak mudah. Tetapi saya akan memaksimalkan semaksimal mungkin. Apa pun yang bisa kita berikan untuk kemajuan pendidikan di Mahulu, akan kita berikan," tegasnya.

Menurut Angela, peningkatan kualitas pendidikan tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah, baik melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia maupun penyediaan infrastruktur pendidikan yang layak bagi seluruh peserta didik. (*)

 

Editor : Sukri Sikki
Angela Idang Belawan Pemkab Mahulu 20 Persen pendidikan