UJOH BILANG – Ketua DPRD Mahakam Ulu (Mahulu), Devung Paran, memastikan akan memperjuangkan berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun dalam reses masa sidang II Tahun 2026. Penyediaan air bersih, pengadaan alat berat, pembangunan gedung PAUD, hingga renovasi balai adat menjadi sejumlah kebutuhan prioritas yang diupayakan masuk dalam pembahasan APBD Perubahan 2026.
Devung mengatakan reses dilaksanakan di empat kampung, yakni Long Apari, Noha Tivab, Tiong Bu'u, dan Long Kriok. Menurutnya, Long Apari dan Noha Tivab merupakan wilayah paling hulu sekaligus paling terisolasi di Kabupaten Mahulu.
"Kemarin saya melaksanakan reses di empat kampung. Long Apari dan Noha Tivab merupakan kampung yang paling hulu di Kabupaten Mahulu. Karena pemerintah kampung memahami kondisi keuangan daerah, mereka tidak mengusulkan banyak hal. Apalagi reses kali ini lebih difokuskan untuk anggaran perubahan," ujarnya, Kamis (30/7).
Dari dialog bersama masyarakat, dua kebutuhan yang paling mendesak di wilayah hulu tersebut adalah penyediaan air bersih dan pengadaan ekskavator.
Menurut Devung, alat berat sangat dibutuhkan untuk membuka akses jalan menuju sekolah, kebun, maupun jalur penghubung antarkawasan yang selama ini masih bergantung pada transportasi sungai.
"Selama ini mereka belum mampu mengadakan ekskavator melalui APBKam. Padahal mereka punya banyak pekerjaan membuka akses jalan. Kondisi geografis yang terisolasi membuat alat berat menjadi kebutuhan yang sangat penting," katanya.
Selain itu, masyarakat juga berharap percepatan pembangunan jalan poros Long Bagun–Long Apari sebagai solusi jangka panjang untuk membuka keterisolasian wilayah.
Gedung PAUD dan Balai Adat
Saat melakukan reses di Kampung Long Kriok, masyarakat mengusulkan pembangunan berbagai sarana dan prasarana pendukung karena kampung tersebut akan menjadi tuan rumah Icu Onam, agenda budaya tahunan masyarakat Suku Aoheng dan Seputan.
Sementara di Kampung Tiong Bu'u, aspirasi utama yang disampaikan ialah pembangunan gedung Kelompok Bermain (KB) dan PAUD yang hingga kini belum dibangun kembali setelah bangunan lama terbakar.
Akibatnya, sekitar 49 anak dari lima kampung masih menjalani kegiatan belajar mengajar di balai adat.
"Masyarakat menyampaikan bahwa mereka sudah dua kali mengajukan proposal pembangunan gedung kepada Dinas Pendidikan, namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut. Karena itu mereka meminta DPRD ikut memperjuangkan pembangunan gedung PAUD tersebut," ungkap Devung.
Selain pembangunan gedung baru, masyarakat juga berharap status PAUD tersebut dapat dinegerikan agar pelayanan pendidikan anak usia dini semakin optimal.
Tak hanya itu, Pemerintah Kampung Tiong Bu'u juga mengusulkan renovasi balai adat yang kondisinya dinilai sudah memprihatinkan.
"Atapnya bocor, dinding ada yang berlubang, dan lantainya banyak yang rusak. Padahal balai adat menjadi pusat kegiatan adat dan sosial masyarakat, sehingga perlu segera diperbaiki," jelasnya.
Diupayakan Masuk APBD Perubahan
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Devung menegaskan DPRD akan mengupayakan aspirasi yang memungkinkan agar dapat diakomodasi melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD dalam APBD Perubahan 2026.
"Ini merupakan tahapan penginputan aspirasi atau Pokir DPRD ke APBD Perubahan. Usulan-usulan yang nilainya tidak membutuhkan proses pelelangan akan kami upayakan masuk pada APBD Perubahan tahun ini," tegasnya.
Sementara usulan dengan kebutuhan anggaran yang lebih besar akan diperjuangkan pada pembahasan APBD tahun berikutnya, mengingat proses penyusunan APBD 2027 telah memasuki tahapan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
"Pada Agustus nanti DPRD bersama TAPD akan membahas KUA-PPAS 2027 sekaligus APBD Perubahan. Berdasarkan penyampaian Bupati, postur anggaran Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2027 direncanakan sekitar Rp1,2 triliun," pungkasnya.
Editor : Muhammad Ridhuan