UJOH BILANG – Ketua DPRD Mahakam Ulu (Mahulu), Devung Paran, menyatakan mendukung penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk rencana pembangunan Sentra Pariwisata Batoq Tenevang. Namun, ia mengingatkan agar pembangunan fisik kawasan wisata tersebut tidak dilakukan secara tergesa-gesa dan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan yang lebih mendesak bagi masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Devung usai melaksanakan reses di wilayah hulu Mahulu, Kamis (30/7).
Menurutnya, penyusunan AMDAL merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan sehingga tidak menjadi persoalan bagi DPRD.
"Kalau memang terkait AMDAL untuk Sentra Pariwisata Batoq Tenevang, saya setuju saja. Dari Komisi II kami sangat mendukung program pengembangan pariwisata karena ke depan dapat menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mahakam Ulu," ujarnya.
Baca Juga: Ketua DPRD Mahulu Kawal Jalan Long Bagun–Long Apari, Harga Beras Tembus Rp800 Ribu per Karung
Meski demikian, Devung menegaskan dukungan terhadap AMDAL bukan berarti pembangunan fisik harus segera direalisasikan. Pemerintah daerah diminta lebih dulu melihat kemampuan fiskal sebelum mengalokasikan anggaran.
"Untuk AMDAL saya bisa terima. Tetapi untuk pembangunan fisiknya ke depan, kita harus melihat kemampuan keuangan daerah dan apa yang menjadi kebutuhan prioritas masyarakat," katanya.
Jalan dan PDAM Lebih Mendesak
Devung menilai masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang harus didahulukan dibanding pembangunan kawasan wisata maupun proyek-proyek monumental.
Ia mencontohkan rencana pembangunan alun-alun di kawasan Pemerintah Kabupaten Mahulu yang diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp91 miliar.
"Saya rasa masyarakat belum membutuhkan itu. Masih banyak hal yang lebih prioritas, terutama jalan dan jembatan yang dapat menunjang perekonomian masyarakat. Itu jauh lebih penting dibandingkan membangun alun-alun," tegasnya.
Menurut Devung, pembangunan jalan dan jembatan akan memberikan dampak ekonomi yang lebih langsung bagi masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang masih terisolasi.
Selain infrastruktur transportasi, ia juga menilai penyediaan air bersih melalui pembangunan sistem Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
"Kalau menurut saya PDAM justru sangat krusial. Kebutuhan utama masyarakat adalah air. Dengan usia Kabupaten Mahakam Ulu yang sudah 12 tahun, kita belum memiliki PDAM yang memadai. Ini harus menjadi prioritas pemerintah dalam penyusunan anggaran," ujarnya.
Fiskal Daerah Jadi Pertimbangan
Devung mengungkapkan konsep pengembangan Sentra Pariwisata Batoq Tenevang sebenarnya telah dipaparkan kepada Komisi II DPRD melalui rapat dengar pendapat bersama organisasi perangkat daerah (OPD).
Namun, ia meragukan kemampuan fiskal Mahulu untuk merealisasikan proyek besar tersebut dalam waktu dekat.
"Sekarang mau membangun alun-alun, kemudian membangun lagi sentra pariwisata. Saya agak kurang setuju kalau pembangunan fisiknya segera direalisasikan. Yang harus dipertimbangkan adalah kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan masyarakat," ucapnya.
Ia menyebut postur APBD Mahulu tahun 2027 diperkirakan hanya sekitar Rp1,2 triliun, sementara pemerintah daerah masih memiliki beban belanja wajib yang cukup besar.
Karena itu, DPRD akan meminta penjelasan rinci kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) saat pembahasan APBD 2027, termasuk terkait komposisi belanja pegawai agar tetap sesuai ketentuan.
"Nanti saat rapat Badan Anggaran bersama TAPD kami akan meminta penjelasan sedetail mungkin mengenai postur APBD 2027. Ini penting agar kita mengetahui solusi jika belanja pegawai mendekati atau melampaui batas yang ditentukan, sehingga anggaran pembangunan tetap bisa berjalan sesuai kebutuhan masyarakat," pungkasnya.
Editor : Muhammad Ridhuan