KALTIMPOST.ID-Pemkab Mahakam Ulu (Mahulu) memastikan kondisi APBD masih cukup aman untuk menopang keperluan belanja pegawai.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap mewaspadai kebijakan transfer ke daerah (TKD) yang berpotensi memengaruhi kemampuan fiskal pada tahun mendatang.
Wakil Bupati Mahulu Suhuk mengatakan, hingga saat ini belum ada rencana melakukan pengurangan belanja pegawai. Posisi keuangan daerah dinilai masih cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
“Terkait belanja pegawai kita, sampai saat ini masih aman. Makanya kita belum ada wacana untuk pengurangan karena kalau melihat posisi APBD kita masih cukup. Kemungkinan ke depan nanti kita lihat lagi. Mudah-mudahan TKD kita tidak dipotong tahun depan,” kata Suhuk setelah membuka Semarak HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Lapangan Cor Ujoh Bilang, Rabu (12/8).
Baca Juga: PT Duta Manuntung Desak KY Beri Kepastian Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Hakim PN Balikpapan
Di tengah kondisi tersebut, Pemkab Mahulu masih mengejar sejumlah dana transfer dari pemerintah pusat yang belum dicairkan.
Persoalan itu sebelumnya telah dibahas dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II DPR RI.
Menurut Suhuk, terdapat dana transfer dari tahun-tahun sebelumnya yang hingga kini belum diterima daerah. Pemkab telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar dana tersebut dapat segera disalurkan.
“Kemarin sudah kita bahas dalam rapat koordinasi dengan Mendagri dan Komisi II DPR. Ada beberapa dana transfer kita yang masih tertahan. Kita sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk kembali mencairkan dana kita yang belum ditransfer,” jelasnya.
Suhuk mengaku belum mengingat secara pasti nilai keseluruhan dana tersebut. Namun, berdasarkan perkiraannya, dana transfer yang masih tertahan berada pada kisaran Rp 200 miliar hingga Rp 300 miliar.
“Nominal totalnya saya lupa, tapi itu dari tahun-tahun sebelumnya. Seingat saya sekitar Rp 200 sampai Rp 300 miliar masih ada. Mudah-mudahan proses pengurusannya tidak dipersulit,” ujarnya.
Baca Juga: Sidang di Balikpapan, Terdakwa BS Akui Perbuatan Melakukan Tindak Asusila terhadap Tiga Korban
Pencairan dana tersebut dinilai penting untuk menjaga ruang fiskal Mahulu. Selain mendukung keberlanjutan pembangunan, tambahan dana juga dapat memperkuat kemampuan daerah memenuhi kebutuhan belanja pegawai.
Di sisi lain, pemerintah mulai mengantisipasi kebutuhan anggaran akibat kemarau panjang. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya distribusi dan penanganan kebutuhan masyarakat dibandingkan kondisi normal.
Suhuk mengatakan Mahulu masih memiliki anggaran belanja tidak terduga (BTT). Namun, pemanfaatannya harus mengikuti regulasi dan tahapan yang berlaku, termasuk adanya penetapan kondisi darurat bencana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
“Saat ini kita masih punya dana BTT. Proses ini masih kita tunggu karena regulasinya harus ada tahapnya, harus ada surat darurat bencana dari BPBD. Ini masih coba diproses,” katanya.
Menurut Suhuk, kemarau panjang dapat membuat biaya distribusi barang melonjak sehingga memberikan tekanan tambahan terhadap masyarakat.
Karena itu, Pemkab tengah mencari formulasi agar BTT dapat dimanfaatkan secara tepat tanpa melanggar ketentuan.
“Memang ini jadi kendala kita dalam penggunaan BTT. Mudah-mudahan nanti kita akan cari formula supaya BTT bisa kita pakai untuk membantu masyarakat kita,” pungkasnya. (rd)
Editor : Romdani.