UJOH BILANG — Kondisi kemarau yang menyebabkan debit Sungai Mahakam terus menyusut mulai mengganggu jalur distribusi pangan menuju wilayah Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). Pemerintah Kabupaten Mahulu pun harus mengombinasikan transportasi darat dan sungai untuk memastikan bantuan pangan dapat tetap menjangkau masyarakat.
Wakil Bupati Mahulu Suhuk mengatakan, penyaluran bantuan pangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dilakukan di Kampung Tiong Ohang sebagai bagian dari upaya meringankan beban masyarakat di tengah kondisi kemarau.
Baca Juga: Jembatan Pulau Balang dan Jawaban atas Ketimpangan Ekonomi PPU
“Hari ini kita melakukan kegiatan di Kampung Tiong Ohang dalam rangka penyaluran bantuan pangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” kata Suhuk, Minggu (30/8).
Menurutnya, perjalanan menuju lokasi sekaligus dimanfaatkan untuk meninjau kondisi infrastruktur jalan. Ia bersyukur sejumlah titik jalan yang sebelumnya mengalami kerusakan mulai mendapat perbaikan melalui dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Puji Tuhan dari pihak Provinsi Kalimantan Timur sudah membantu sehingga beberapa ruas jalan yang kemarin titiknya rusak sudah sedikit terbenahi,” ujarnya.
Meski demikian, Suhuk menilai perbaikan tersebut masih perlu dilanjutkan secara konsisten. Infrastruktur jalan dinilai sangat penting, terutama ketika musim kemarau membuat transportasi sungai semakin sulit digunakan.
“Walaupun masih kurang, harapan kita ke depan tetap konsisten dari Provinsi Kalimantan Timur untuk membantu. Supaya nanti pada saat terjadi kondisi kemarau seperti ini, boleh memakai akses jalan,” katanya.
Baca Juga: Pangdam VI/Mulawarman Kunjungi Malinau, Cek Kesiapan Prajurit hingga Pendidikan Anak Perbatasan
Suhuk menyebut kondisi Sungai Mahakam yang terus menyusut berpotensi semakin menyulitkan distribusi bahan pangan ke wilayah pedalaman. Karena itu, kehadiran pemerintah bersama bantuan pangan diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat.
“Kita lihat air terus menyusut. Mungkin akses untuk distribusi pangan pun akan terkendala. Dengan hadirnya kita di sini, mudah-mudahan boleh meringankan beban masyarakat kita,” ucapnya.
Untuk bantuan yang telah dibawa dalam penyaluran tersebut, Suhuk memperkirakan jumlahnya mencapai sekitar 9 ton. Namun, angka tersebut belum dapat dipastikan secara rinci karena keterbatasan kendaraan yang tersedia.
“Terakhir kemarin yang kita bawa ini sekitar 9 ton, cuma saya belum pastikan lagi, karena memang terbatas kendaraan kemarin,” katanya.
Keterbatasan armada salah satunya dipengaruhi kondisi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM). Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang sebelumnya direncanakan ikut mengangkut bantuan akhirnya harus menunda keberangkatan.
“Ada beberapa OPD yang sempat mundurkan diri, bukan karena disengaja, karena BBM kemarin agak langka. Akhirnya kita angkut yang bisa angkut dulu,” jelas Suhuk.
Ia menegaskan bantuan pangan tersebut bukan penyaluran terakhir. Pemerintah masih mengupayakan bantuan lanjutan, termasuk dari pemerintah pusat.
Baca Juga: Ribuan Siswa di Kaltim Belajar dari Rumah Imbas Karhutla, Hetifah: Jangan Pertaruhkan Kesehatan Anak
Suhuk menyebut sebelumnya telah meminta Asisten I Setkab Mahulu untuk menerima bantuan dari pemerintah pusat. Bantuan tersebut, kata dia, mencapai sekitar 25 truk.
“Ini bukan yang terakhir, ini masih terus berlanjut, masih ada beberapa bantuan. Kemarin juga saya perintahkan Pak Asisten I untuk menerima bantuan dari pemerintah pusat. Itu sekitar 25 truk kemarin yang hadir,” ujarnya.
Ia berharap bantuan serupa juga dapat dialokasikan untuk masyarakat di kecamatan lain yang menghadapi kendala akses akibat kondisi kemarau.
Kepala Dinas Perhubungan Mahulu FX Lawing menjelaskan, kondisi sungai yang semakin dangkal membuat pengangkutan bantuan tidak dapat sepenuhnya mengandalkan transportasi sungai.
Menurut Lawing, pihaknya mengoordinasikan armada dari sejumlah OPD untuk mengangkut bantuan menggunakan jalur darat. Pemerintah tidak menggunakan kendaraan sewaan, melainkan memanfaatkan kendaraan yang tersedia di lingkungan OPD dengan pembiayaan BBM.
“Karena kondisi kering ini jadi kita tidak bisa menggunakan armada sungai. Barang-barang sembako dari kabupaten kita kondisikan menggunakan kendaraan darat dari beberapa OPD,” kata Lawing.
Dari jalur darat, bantuan dibawa hingga Long Lunuk. Dari titik tersebut, perjalanan kemudian dilanjutkan menggunakan jalur sungai karena akses darat belum memungkinkan untuk menembus hingga Long Apari.
“Kita ambil Long Lunuk karena dari kondisi Long Lunuk kita tidak bisa lagi menembus Long Apari dengan menggunakan jalan darat. Jadi kita harus mencari jalur alternatif yang bisa kita gunakan, yaitu sungai,” jelasnya.
Namun, kondisi sungai yang dangkal juga membuat armada berukuran besar tidak dapat digunakan. Pemerintah kemudian menghimpun perahu-perahu kecil dari sejumlah kampung untuk melanjutkan distribusi bantuan.
“Untuk jalur Long Lunuk ini masih bisa menggunakan jalur sungai, tapi menggunakan perahu kecil,” ujarnya.
Baca Juga: Taspen Samarinda Dorong Pemanfaatan Pelayanan Digital Saat Kabut Asap Sedang Meningkat
Secara keseluruhan, sekitar 14 kendaraan digunakan dalam rangkaian pengangkutan bantuan. Setelah mencapai titik yang tidak dapat ditembus kendaraan darat, bantuan dipindahkan ke sekitar 14 perahu kecil.
Karena kondisi sungai yang ekstrem, setiap perahu hanya dapat membawa muatan sekitar setengah ton. Bahkan, perahu harus melewati sejumlah riam dengan kondisi air yang sangat dangkal.
“Karena kondisi yang sangat ekstrem ini, perahu itu tidak bisa kita kondisikan untuk muatan banyak. Masing-masing perahu kurang lebih setengah ton,” kata Lawing.
Ia menambahkan, seluruh pembiayaan kegiatan pengangkutan tersebut menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Penggunaan anggaran itu, menurutnya, harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.
Lawing menilai kondisi kemarau kali ini kembali menunjukkan betapa pentingnya transportasi sungai bagi masyarakat Mahulu. Sebab, meskipun pembangunan jalan darat terus dilakukan, masih terdapat sejumlah ruas yang belum sepenuhnya layak dilalui.
“Kalau di Mahakam Ulu sangat berpengaruh, karena dari dulu sampai sekarang transportasi kita masih bertumpu pada sungai,” katanya.
Menurutnya, transportasi sungai masih menjadi salah satu urat nadi mobilitas masyarakat, termasuk distribusi kebutuhan pokok ke wilayah-wilayah yang belum memiliki akses darat yang memadai.
Karena itu, ia berharap pembangunan dan peningkatan kualitas jalan darat dapat terus dilakukan hingga menjangkau kecamatan-kecamatan terjauh di Mahulu.
“Walaupun untuk darat itu sudah ada, tapi kita tahu sendiri sampai sekarang masih ada beberapa titik yang belum layak untuk dilewati. Transportasi sungai merupakan jantungnya transportasi,” ujarnya.
Lawing optimistis terbukanya akses jalan darat yang lebih baik nantinya tidak hanya mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga dapat menekan biaya distribusi dan harga kebutuhan pokok.
Baca Juga: Bupati Mahulu Dorong Perencanaan Pembangunan Lebih Tepat Sasaran dan Berdampak Bagi Masyarakat
“Untuk darat itu harus ada progres jalan darat yang lebih baik ke depan. Karena itu sangat berpengaruh dengan harga, bukan peningkatan harga, justru penurunan harga juga,” katanya.
Ia menjelaskan, biaya transportasi sungai dalam kondisi seperti sekarang relatif tinggi dan pada akhirnya menjadi beban masyarakat. Dengan tersedianya akses jalan darat yang lebih baik, distribusi bahan kebutuhan pokok diharapkan menjadi lebih murah.
“Dengan transportasi darat mungkin jauh lebih murah daripada kita menggunakan kondisi yang seperti ini. Biaya transportasi sungai besar sekali dan itu harus ditanggung oleh masyarakat,” ujar Lawing.
Baca Juga: Kemarau Panjang, Pemkab Mahulu Salurkan Bantuan ke Long Pahangai dan Long Apari
Terkait tarif transportasi sungai selama musim kemarau, Lawing mengatakan pemerintah belum melihat adanya perubahan harga yang ditetapkan. Bahkan, untuk kondisi sungai yang sangat dangkal, penggunaan speedboat atau sepit untuk mengangkut penumpang tidak dianjurkan demi keselamatan.
Ia memastikan, apabila kondisi sungai kembali memungkinkan dan armada dapat beroperasi, tarif yang diberlakukan tetap mengacu pada harga yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Mahulu dan kesepakatan dengan pemilik armada. Sementara untuk tarif angkutan darat, Dishub Mahulu menyatakan belum mengeluarkan ketentuan tarif baru. (/sya)
Editor : Thomas Priyandoko