KALTIMPOST.ID, Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diisukan bakal naik seiring adanya pemberlakuan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Di samping itu, BPJS juga lagi mengalami defisit anggaran dan gagal bayar.
Menanggapi hal itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut, belum ada rencana kenaikan iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 2025.
“Di 2025 kita belum menganggarkan adanya kenaikan iuran BPJS, saya rasa kalau dilihat dari kondisi keuangannya, 2025 seharusnya masih (tetap),” ucap Menkes, Minggu (8/12).
Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyampaikan, meski ada risiko defisit, aset neto BPJS Kesehatan masih sehat dan pihaknya masih mampu membayar rumah sakit pada 2025.
Pihaknya, ucap dia, saat ini tengah menyiapkan sejumlah skenario untuk menanggulangi risiko defisit tersebut, salah satunya dengan menaikkan iuran.
Disebutkan bahwa kenaikan iuran diperbolehkan setiap per dua tahun, tapi perlu adanya evaluasi terlebih dahulu. Sebagaimana tertera dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
“Baca di Perpres 59 (bisa) dievaluasi. Maksimal 30 Juni atau 1 Juli 2025 iurannya, tarifnya, dan manfaat tarifnya akan ditetapkan,” ujarnya.
“Iuran bisa naik bisa tetap. Ini kan skenario,” jelasnya.
Ali Ghufron menekankan bahwa BPJS hanya menyiapkan scenario, bukan pihak yang memutuskan iuran naik atau tidak.
“BPJS sebagai badan yang mengeksekusi, bukan regulasi ya, jadi kami sudah antisipasi dengan berbagai skenario. Artinya ini (iuran) bisa naik, bisa juga tidak,” tandasnya.
Editor : Hernawati