Parkir Berlangganan Masih Sepi Peminat, DPRD Usulkan Skema Cicilan

Ketua Komisi III DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar mengatakan, status parkir berlangganan saat ini masih bersifat opsional. Karena itu, pemerintah tidak akan memaksakan masyarakat untuk langsung bergabung, melainkan mengedepankan pendekatan dan edukasi secara bertahap. "Program ini sebenarnya sudah berjalan sejak 2025. Hanya saja tingkat partisipasinya masih rendah. Karena itu kami mencari strategi bagaimana mengedukasi dan mengajak masyarakat agar mau ikut parkir berlangganan," ujarnya, Kamis (11/6).

Menurut Deni, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menggandeng kalangan aparatur sipil negara (ASN), badan usaha milik daerah (BUMD), hingga dealer kendaraan bermotor. Bahkan, parkir berlangganan dinilai bisa diintegrasikan dalam paket pembelian kendaraan baru. "Misalnya ketika membeli kendaraan baru, sudah termasuk paket parkir berlangganan selama satu tahun. Setelah itu baru pemilik kendaraan memutuskan apakah akan memperpanjang atau tidak," jelasnya.

Selain itu, DPRD juga mendorong Dinas Perhubungan menyiapkan berbagai insentif untuk meningkatkan minat masyarakat. Salah satunya melalui pemberian diskon atau program promosi sebagaimana yang diterapkan pada sejumlah layanan publik lainnya.

Di sisi lain, Komisi III juga menyoroti besaran tarif parkir berlangganan yang saat ini sebesar Rp400 ribu per tahun untuk kendaraan roda dua dan Rp1 juta per tahun untuk kendaraan roda empat.

Menurut Deni, nominal tersebut sebenarnya masih lebih murah dibanding biaya parkir harian yang dikeluarkan masyarakat dalam setahun. Namun demikian, pemerintah perlu menyiapkan skema pembayaran yang lebih fleksibel. "Kami mengusulkan agar ada pilihan cicilan. Jadi masyarakat tidak harus membayar sekaligus Rp400 ribu atau Rp1 juta di depan. Bisa dicicil enam kali, delapan kali, atau sepuluh kali sehingga tidak memberatkan," ungkapnya.

Ia menegaskan, tujuan utama parkir berlangganan bukan semata-mata meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga menciptakan sistem parkir yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat."Prinsipnya bagaimana program ini bisa menata parkir di Samarinda tanpa membebani masyarakat. Karena itu harus ada pilihan-pilihan yang memudahkan warga untuk ikut berpartisipasi," pungkasnya. (*)