DPRD Samarinda Minta Drainase Terintegrasi, Penanganan Banjir Harus Jelas

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda diminta mematangkan strategi penanganan banjir selama musim kemarau sebagai persiapan menghadapi musim hujan. DPRD Samarinda menekankan pentingnya pembangunan drainase yang terintegrasi dengan sistem pembuangan air yang jelas agar penanganan genangan lebih optimal.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar mengatakan, perencanaan penanganan banjir perlu dilakukan sejak dini. Organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), diminta memastikan setiap saluran drainase terhubung dengan jalur pembuangan yang tepat.

Deni mengaku telah menyampaikan hal tersebut kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Samarinda, Darmadi. Menurutnya, pemerintah perlu memiliki cetak biru (blueprint) drainase yang mencakup seluruh wilayah kota agar penanganan banjir lebih terarah.

"Drainase yang dibangun harus terintegrasi. Kita ingin seluruh drainase di Samarinda memiliki blueprint yang jelas. Ketika membuat saluran, harus diketahui ujung pembuangannya ke mana,” ujar Deni. 

Ia menjelaskan, aliran air dari kawasan perkotaan dapat diarahkan ke Sungai Karang Mumus (SKM), sedangkan kawasan lain dapat membuang air ke Sungai Mahakam sesuai sistem drainasenya. Salah satu contohnya ialah penanganan genangan yang saat ini dilakukan di Jalan Pasundan dan sekitarnya melalui saluran di dekat Bank BTN, Jalan RE Martadinata.

Menurut Deni, kejelasan jalur pembuangan penting agar pembangunan drainase tidak sia-sia. Tanpa perencanaan yang menyeluruh, saluran yang dibangun berisiko tidak berfungsi optimal dalam mengurangi genangan.

Meski demikian, ia menilai penanganan banjir di Samarinda menunjukkan perkembangan dibandingkan satu dekade lalu. Jika sebelumnya genangan dapat bertahan hingga berhari-hari, kini air di sejumlah kawasan bisa surut dalam hitungan jam.

Deni menambahkan, pembangunan kolam retensi dan polder menjadi bagian dari upaya Pemkot Samarinda mengendalikan genangan. Infrastruktur tersebut antara lain kolam retensi di Desa Pampang serta Polder Air Hitam, Gang Indra, dan Sempaja.

Ia menegaskan, banjir memang tidak mudah dihilangkan sepenuhnya dari Samarinda. Namun, melalui pembangunan infrastruktur dan perencanaan drainase yang terintegrasi, dampak banjir diharapkan dapat terus ditekan.