KALTIMPOST.ID, Gelaran Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 yang seharusnya menjadi pesta musik meriah, tercoreng oleh dugaan tindakan pemerasan yang melibatkan oknum anggota kepolisian.
Sebanyak 18 personel dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran diamankan oleh Divisi Propam Polri atas dugaan pemerasan terhadap warga negara asing (WNA) asal Malaysia.
Insiden ini menjadi ujian berat bagi citra Polri dan komitmennya dalam penegakan hukum.
Baca Juga: Kerahkan TNI/Polri untuk Amankan Nataru di PPU, Seluruh Pos Pengamanan Aktif Mulai Hari Ini
Kronologi Dugaan Pemerasan
DWP 2024 yang diselenggarakan pada 13-15 Desember di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, meninggalkan kesan buruk bagi sejumlah pengunjung, terutama dari Malaysia.
Keluhan mulai membanjiri media sosial penyelenggara, @djakartawarehouseproject, pasca-acara.
Para pengunjung mengeluhkan intervensi yang mengganggu kenyamanan mereka saat menikmati musik.
Lebih parah lagi, beberapa di antara mereka mengaku menjadi korban pemerasan oleh oknum yang mengaku sebagai polisi.
Sebuah akun media sosial, @squi***, bahkan menyebutkan bahwa banyak pengunjung ditangkap tanpa alasan yang jelas dan dipaksa membayar sejumlah uang, bahkan setelah hasil tes narkoba mereka negatif.
Keluhan-keluhan tersebut antara lain: "Acara terburuk yang pernah ada. Tidak akan pernah datang lagi," dan "400+ orang Malaysia mengalami penghinaan ini. Keamanan, uang, dan waktu kami benar-benar habis! Budaya dan tempat belanja negara kalian memang yang terbaik bagi kami, tapi tidak dengan korupsinya."
Menanggapi keluhan yang viral di media sosial, Polri bergerak cepat. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengumumkan bahwa 18 personel telah diamankan dan akan diperiksa lebih lanjut oleh Propam.
"Jumlah terduga oknum personel yang diamankan sebanyak 18 personel yang terdiri dari personel Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Metro Kemayoran. Adapun personel yang diamankan oleh Propam Polri untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," ujar Brigjen Trunoyudo dalam keterangan resminya.
Baca Juga: Lagi-Lagi Polisi Mau Main Tembak ke Warga: Terjadi di Tebing Tinggi, Begini Kronologinya
Polri menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan anggotanya.
"Polri tidak akan mentolerir terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, sebagai bentuk komitmen Polri dalam menegakkan hukum dalam rangka meningkatkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat," lanjut Trunoyudo.
Penegasan ini menunjukkan bahwa Polri menyadari betapa pentingnya menjaga kepercayaan publik dan tidak akan melindungi oknum yang mencoreng nama baik institusi.
Investigasi dijanjikan akan dilakukan secara profesional, transparan, dan tuntas. "Kami telah melakukan pengamanan terhadap para terduga oknum yang dimaksud. Kepercayaan publik adalah prioritas kami, dan kami berkomitmen untuk memulihkannya melalui tindakan nyata," tegasnya.
Baca Juga: Budi Arie Setiadi Punya Harta Rp 102 Miliar , Diperiksa Bareskrim Polri Terkait Beking Judol
Penyelenggara DWP, Ismaya Live, juga telah memberikan pernyataan resmi melalui akun Instagram mereka.
Mereka menyesali insiden yang terjadi dan menegaskan komitmen mereka terhadap keselamatan dan kesejahteraan pengunjung.
"Keselamatan, kesejahteraan, dan pengalaman Anda adalah - dan akan selalu - menjadi prioritas utama kami," demikian pernyataan resmi DWP.
Ismaya Live juga menyatakan tengah bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menyelidiki kasus ini dan berjanji akan mengambil langkah tegas serta mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Baca Juga: Menkop Budi Arie Diperiksa Korps Tipikor Polri, Diduga Terkait Kasus Judi Online
Insiden ini tentu berdampak negatif terhadap citra Polri. Kepercayaan publik yang telah dibangun dengan susah payah dapat runtuh akibat tindakan segelintir oknum.
Oleh karena itu, penanganan kasus ini secara transparan dan tuntas sangat krusial.
Polri harus membuktikan komitmennya dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Sanksi tegas harus diberikan kepada oknum yang terbukti bersalah, sebagai bentuk pertanggungjawaban dan upaya memulihkan kepercayaan publik. (*)
Editor : Dwi Puspitarini