KALTIMPOST.ID-Presiden Prabowo Subianto berencana menghapus kebijakan kuota impor, termasuk di sektor pangan.
Kebijakan ini berbanding terbalik dengan aturan yang berlaku sekarang. Pemerintah selalu menetapkan kuota untuk impor sejumlah komoditas pangan. Mulai beras, daging, dan lainnya.
Saat dikonfirmasi mengenai kelonggaran impor tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjawab diplomatis.
Dia tidak menjabarkan secara detail mengenai teknis pelonggaran impor yang disampaikan Prabowo. ’’Pokoknya kita lakukan yang terbaik untuk Indonesia. Itu prinsipnya,’’ katanya di Kantor Kementan, Rabu (9/4).
Dia menegaskan, arahan Presiden Prabowo untuk sektor pertanian sudah jelas dan tegas. Yaitu, berantas korupsi dan mafia di sektor pangan. Kemudian, jangan sampai ada praktik kolusi dan sejenisnya.
Amran menegaskan, Kementan bekerja untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. ’’Ada mafia pupuk dan minyak goreng, sudah lebih dari 20 (tersangka),’’ ujarnya.
Dia mengatakan tidak perlu khawatir dengan produk impor. Dia menuturkan, untuk komoditas beras, saat ini serapan Bulog dari petani lokal sangat tinggi.
Ada kenaikan 2.000 persen volume serapan gabah petani dari Bulog. Ketika Bulog sudah penuh dengan beras dari petani, peluang untuk impor tentu semakin kecil.
Produksi beras nasional juga naik signifikan. Amran mengatakan, data dari BPS menyebutkan, produksi beras pada periode Januari-Maret merupakan yang tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir.
Seperti diketahui, Prabowo menginstruksikan kementerian terkait untuk menghapus kebijakan kuota impor.
Khususnya pada komoditas terkait hajat hidup orang banyak. Alasannya, kebijakan kuota justru menghambat perdagangan. ’’Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan. Bebas,’’ katanya. (wan/rd)
Editor : Romdani.