KALTIMPOST.ID, BANJARMASIN— Kontroversi mencuat di tengah masyarakat Banjar setelah Cevi Yusuf Isnendar Al-Banjari dinobatkan sebagai Raja Kebudayaan Banjar oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon.
Penobatan yang berlangsung di Keraton Majapahit, Jakarta, pada 6 Mei lalu, menuai protes karena dianggap menimbulkan kesan dualisme dalam struktur adat Banjar.
Selama ini, masyarakat mengenal Sultan Haji Ir. Khairul Saleh Al Mu’tashim Billah, MM. sebagai Raja Banjar.
Ia telah memimpin sejak 2010 dan aktif dalam pelestarian budaya melalui Yayasan Sultan Adam. Penobatan Cevi Yusuf menimbulkan pertanyaan: siapa sebenarnya pemimpin adat Banjar yang sah?
Masalah semakin pelik karena penobatan Cevi difasilitasi oleh tokoh nasional, Jenderal (Purn.) A.M. Hendropriyono, yang notabene pernah menerima gelar kebangsawanan Banjar dari Sultan Khairul Saleh sendiri.
Keterlibatan Hendro membuat sejumlah tokoh adat mempertanyakan kesetiaan Hendro terhadap struktur adat yang sah. Bahkan muncul usulan agar gelarnya dicabut.
Baca Juga: Jalan Tembus Baru Kaltim-Kalsel, Hanya Berjarak 60 Kilometer
Hendro menanggapi kontroversi ini dengan menyindir keberadaan raja-raja yang menurutnya tidak autentik.
"Kita luruskan keturunan raja yang abal-abal, kerjaannya cuma kirim proposal sana-sini. Nggak bisa begitu," ujarnya seperti dilansir detikNews.
Penobatan Cevi Yusuf juga tak luput dari protes resmi. Sebanyak 13 Adipati dan pejabat Kesultanan Banjar berkirim surat kepada panitia tiga hari sebelum acara. Namun, protes tersebut diabaikan.
Acara tetap digelar, dengan kehadiran tokoh-tokoh penting seperti Gubernur DKI Pramono Anung, pengusaha Chairul Tanjung, Prof. Mahfud MD, serta mantan pejabat tinggi negara.
Baca Juga: Polemik Penobatan Raja Banjar, Cevi Yusuf Isnendar Buka Suara: Saya Pewaris Sah
Fadli Zon menyatakan keyakinannya terhadap peran Cevi dalam menghidupkan budaya Banjar. "Raja Budaya bukan hanya simbol, tapi aktor utama pelestarian budaya," katanya.
Namun dari sisi adat, posisi Cevi dipertanyakan. Ia lahir di Cianjur, bukan di Kalimantan Selatan. Meski mengklaim sebagai keturunan Pangeran Hidayatullah dari garis ibu, Kesultanan Banjar menganut sistem patrilineal—garis keturunan dari ayah.
Lebih jauh, gelar "Pangeran" yang disandang Cevi disebut para Adipati sebagai gelar buatan yang tidak melalui prosesi adat seperti tradisi badudus.
Menurut Habib Banua (Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim), penobatan Cevi justru merendahkan martabat budaya Banjar. “Bagaimana bisa mengembangkan budaya Banjar jika tak hidup di tengah masyarakatnya?” tegasnya.
Antropolog Universitas Lambung Mangkurat, Nasrullah, menyebut penobatan ini membingungkan publik dan berpotensi merusak pemahaman sejarah. "Kesultanan Banjar telah sah eksis kembali sejak 2010 di bawah Sultan Khairul Saleh," katanya.
Sementara itu, Sultan Khairul Saleh tetap menjadi figur sentral dalam pelestarian budaya Banjar. Ia juga dikenal luas sebagai tokoh nasional, menjabat sebagai anggota DPR RI, dan memimpin berbagai forum kerajaan Nusantara.
Ia dianggap berhasil membangkitkan kembali marwah dan struktur Kesultanan Banjar setelah ratusan tahun dibubarkan oleh Belanda.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Cevi Yusuf terkait protes yang berkembang. Ia tampaknya masih menikmati gelar barunya sebagai Raja Kebudayaan Banjar—di tengah keriuhan sejarah, adat, dan pertarungan legitimasi budaya yang belum mereda.(*)
Editor : Thomas Dwi Priyandoko