KALTIMPOST.ID, BANDUNG- Fraksi PDI perjuangan DPRD Jawa Barat walk out dalam rapat paripurna. Aksi tersebut dilakukan lantaran kecewa dengan pernyataan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.
"Sebetulnya bukan ke fraksi tapi ke anggota DPRD atau ke lembaga DPRD, bahwa gubernur sudah menyatakan tidak lagi perlu rapat dengan DPRD saat kegiatan di APDESI dan Musrenbang di Cirebon," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan Memo Hermawan, Jumat 16 Mei 2025.
Menurut Memo, keberadaan DPRD dan Gubernur semestinya satu kesatuan legislatif dan eksekutif dan harus saling menunjang dan memperkuat bukan saling meniadakan.
DPRD Jawa Barat, kata Memo, terlegitimasi sebanyak 120 orang mewakili rakyat Jawa Barat sehingga untuk membuat perundang undangan harus dilibatkan, bukan dilecehkan.
"Kami fraksi PDI Perjuangan melakukan walk out demi kehormatan DPRD, lembaga DPRD, bukan fraksi bukan kehormatan fraksi. Merasa prihatin lah DPRD direndahkan dan dilecehkan," kata Memo.
"Kami perlu berbuat dan ini perlu ke pimpinan untuk mengadakan interplasi, minta klarifikasi dari gubernur kalau melecehkan lembaga DPRD. Kami membela lembaga DPRD bukan fraksi tapi solidaritas kami bagaimana pun juga tidak bisa mempengaruhi fraksi lain," tambahnya.
Anggota fraksi PDI Perjuangan, Doni Maradona Hutabarat menambahkan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sudah sewajarnya dihormati sebagai pemimpin tanpa mengesampingkan konsep trias politika, legislatif, yudikatif dan eksekutif tentunya harus saling menghormati.
Editor : Uways Alqadrie